Sosiolog UI: Rizal Ramli Gagal Paham Atas Pidato Jokowi

KRITIK Rizal Ramli atas pidato Presiden Jokowi di Konvensi Rakyat, di SICC Bogor, Minggu (24/2) sebagai ‘recehan, overclaim dan kerdil’ patut disayangkan. Menurutnya, tudingan ini bias atau menyimpang jauh dari fakta isi dan maksud pidato yang disampaikan Presiden Jokowi.

“Kritik tersebut hanya berdasar pada analisa parsial yang tak objektif sehingga mengindikasikan RR gagal paham terhadap program pro-rakyat Jokowi," demikian keterangan  pers yang disampaikan Kastorius Sinaga yang yang juga Ketua Divisi Hukum, Advokasi dan Migran Care Relawan Jokowi (ReJo) ini kepada wartawan, Selasa (25/2).

Baca juga: Kemendagri Tegaskan WNA bisa Punya KTP Elektronik

Lebih lanjut kata dia, RR gagal paham bila menyebut program pro-rakyat Jokowi lewat distribusi kartu sakti KIS, KIP dan Kartu Pra Kerja sebagai proyek “recehan” bermotif elektoral.

“Sasaran riil KIP saja menyentuh 18,7 juta siswa, lalu cakupan KIS untuk kesehatan mencapai  92,4 juta penduduk, dan kartu sakti teranyar, yaitu Kartu Pra Kerja akn menyasar 2,5 juta orang pencari kerja baru dari kelompok milenial berikut korban PHK.Bila data itu diagregasi maka program pro-rakyat Jokowi secara matematis mencakup 113,6 juta jiwa atau hampir 50% dari total penduduk Indonesia. Target angka ini sangat kolosal, sama sekali jauh dari  nilai recehan seperti ditudingkan oleh Rizal Ramli," terangnya Kastorius yang juga akrab dikenal sebagai sosiolog UI itu.

Bahkan, lanjut Kastorius, program populis Jokowi ini masih ditambah dengan pembagian 11 juta Sertifikat hak milik lahan bagi rakyat kecil. Artinya, imbuh Kastorius, program Jokowi terfokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat bawah dengan triple-deck strategy sekaligus yaitu sisi pendidikan, kesehatan, kepemilikan alat produksi dan kesiapan memasuki lapangan kerja sektor formal.  

“Menganggap program tersebut “recehan”, bagi saya, tak lebih dari sekadar upaya menambah stigma politik kepada Jokowi oleh Rizal Ramli, yang mungkin saat ini sedang galau karena mengalami gejala post power syndrome”," tandasnya.

Overclaim vs Proporsional

Rizal Ramli juga mengkritik Jokowi ‘overclaim’ atas program dana desa dalam pidatonya di hadapan puluhan ribu relawan dan masyarakat di Konvesi Rakyat di SICC Bogor Minggu (24/2) itu.Argumen Rizal Ramli berasandar pada terbitnya UU Bantuan Dana Desa di tahun 2013 sebelum Jokowi terpilih menjadi Presiden RI ke 7 di tahun 2014. Artinya, Rizal Ramli menuding Jokowi “overclaim” atas jasa pendahulunya.Di titik ini, menurut Kastorius, kritikan Rizal Ramli asal-asalan alias asbun.

“Posisi konten pidato Jokowi dalam isu program dana desa bukanlah hendak menyoroti kronologi sejarah, tokoh perancang dan asal usul UU Dana Desa yang menjadi landasan legal Program Dana Desa,” imbuhnya.

Namun Jokowi, lanjut Kastorius, hendak  menerangkan bahwa dana desa telah berhasil dikucurkan, dikawal dan dimanfaatkan sesuai tujuannya sehingga secara signifikan menghasilkan geliat kebangkitan perekonomian pedesaan tempat dimana mayoritas kaum miskin Indonesia bermukim.

“Klaim Jokowi disini sangat proporsional. Tak ada overclaim. Karena yang ingin ditegaskan oleh Jokowi di pidatonya adalah menyangkut  “policy excecution” atau pelaksanaan kebijakan dan bukan pada “policy formulation” atau perumusan kebijakan,”paparnya.

Artinya, sambung Kastorius, tudingan ‘overclaim’ oleh Rizal Ramli, lagi-lagi muncul akibat gagal paham Rizal Ramli atas maksud konten pidato Jokowi sehingga harus diluruskan untuk mencegah tudingan tersebut tidak menyesatkan publik.

“Kita tahu lah semua, salah satu keunggulan kepemimpinan Jokowi selama empat tahun terakhir, yang justru membedakannya dari presiden pendahulunya, terletak pada “kekuatan eksekusi” atau pelaksanaan program yang massif entah itu di bidang pembangunan infra struktur dan juga di bidang sosial yaitu penyaluran dana bantuan desa setiap tahun,” jelasnya.

Baca juga: Pemerintah dan KPU Didorong Selesaikan Masalah Pemilih Pindahan

Keunggulan ini, menurut Kastorius, telah terbukti mengisi titik lemah utama bangsa kita selama ini yang condong berkutat di perencanaan ide besar namun selalu mangkrak di pelaksanaan detail lapangan.

“Karenanya tudingan “overclaim” Rizal Ramli lebih bermotif pengalihan perhatian publik atas prestasi dan kinerja Presiden Jokowi selama ini," tutup Kastorius.(RO/OL-6)