Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah serius menangani kasus perusakan lingkungan.
Oleh karena itu, Presiden meminta aparat penegak hukum mengeksekusi putusan pengadilan yang telah memutus ganti rugi bagi korporasi perusak lingkungan.
"Ya memang eksekusinya harus berjalan dong. Ini (proses hukum) masih berjalan. Kalau tidak ada kasasi (artinya) masih berjalan. Teknis seperti itu tanya ke pelaksana di penegak hukum," tandasnya saat ditanya di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten, Senin (18/2).
Baca juga: Diisukan Pakai Alat Bantu, Jokowi: Jangan Fitnah
Dalam debat presidensial, Minggu (17/2), Jokowi menegaskan komitmen pemerintah menegakkan hukum terhadap korporasi pelaku perusakan lingkungan.
Ia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, gugatan kerugian lingkungan bisa dimenangkan dari 11 korporasi perusak lingkungan senilai Rp18 triliun. Mantan Wali Kota Solo itu menyatakan bahwa sebagian dari perusahan tersebut sudah ada yang membayar ganti kerugian.
"Sepanjang yang saya ketahui sudah ada yang membayar," ujarnya.
Namun, ia tidak merinci nama dan jumlah perusahaan yang sudah menunaikan putusan pengadilan.
"Masak saya ngapalin yang begitu?" pungkasnya. (OL-1)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved