Laut Harus Menjadi Perhatian Utama

PRESIDEN terpilih pada Pemilu 2019 diharapkan fokus soal kelautan. Tak hanya membenahi persoalan tata kelola,  tetapi juga sumber daya di laut Indonesia.

Hal itu disampaikan mantan Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Maritim dan Tata Ruang, Son Diamar, dalam diskusi publik bertajuk Menakar Komitmen Capres 2019-2024: Masihkah Laut menjadi Poros Maritim Bangsa? di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

"Sistem hukum kita masih sangat orientasi darat. Kita dorong siapa pun presiden bisa memikirkan negara kepulauan terluas di dunia ini menjadi terkemuka dalam soal maritim," kata Diamar.

Diamar menjelaskan, potensi laut cukup mumpuni bagi Indonesia yang memiliki luas laut 3,25 juta kilometer per segi. Pemanfaatan dan pengelolaan hasil-hasil laut Indonesia juga dianggap belum maksimal.

Pemanfaatan laut yang paling potensial salah satunya sektor pariwisata. "Pariwisata berkaitan dengan laut luar biasa. Itu bisa mengubah sistem industri perdagangan di dunia, sistem logistik dunia, dan tata harga dunia."

Ketua Yayasan Econusa, Bustar Maitar mengatakan, Pilpres 2019 menjadi momentum penting untuk mendorong kandidat capres dan cawapres menjadikan laut sebagai perhatian utama.

"Masyarakat memilih capres yang benar-benar mengajak kita menghadap laut karena laut adalah masa depan kita," ujar Bustar.

Selain itu, presiden terpilih nanti mesti memikirkan aspek lingkungan sebab masih banyak pencemaran laut akibat sampah.

Pemberdayaan nelayan juga menjadi pekerjaan rumah. Masih banyak nelayan Indonesia yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. "Ada penegasan yang tegas dari kedua capres bahwa laut kita harus dijaga," kata Bustar.

Sementara itu, Presidium Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Sukarman, menambahkan negara perlu mempertegas pengakuan terhadap perempuan nelayan.

"Untuk mendapatkan kartu asuransi nelayan itu sangat-sangat susah, khususnya perempuan. Padahal, faktanya banyak perempuan yang bekerja di laut sebagai nelayan," kata Sukarman.

Menurut Sukarman, selama ini perempuan nelayan sulit mendapatkan surat keterangan dari kepala desa mereka bahwa pekerjaan mereka ialah nelayan,

Sejumlah program dari kubu 01, antara lain penegakan kedaulatan, pembangunan ekonomi kelautan, pemeliharaan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan kelautan, pengembangan kapasitas SDM, serta peningkatan budaya maritim bangsa, dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Program kubu 02, antara lain membuat peta maritim nasional, membangun pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, mengembangkan bank tani dan nelayan, menghentikan tindakan ilegal di laut, mengoptimalkan ZEE untuk nelayan, dan membuka industri pengolahan termasuk kreatif kuliner maritim. (MTVN/Ant/P-3)