Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambut positif undangan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang akan menggelar sidang tanwir di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019 mendatang.
"Ini tentu sangat positif ya. Pak Prabowo setau saya jika waktunya memungkinkan beliau akan hadir karena kita juga tau itu kan jelang debat kedua. Tapi ini tentu saja penting apalagi bicara mengenai kebangsaan," kata Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Agnes Marcellina di Jakarta, Senin (11/2).
Diketahui Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menggelar sidang tanwir di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019.
Baca juga : Uhamka Gelar Seminar Pra-Tanwir Muhammadiyah
Kedua capres di pilpres 2019, yakni Joko Widodo dan Prabowo diundang untuk menghadiri sidang tersebut.
"Kita usahakan, (Jokowi dan Prabowo) kita undang, tapi posisinya sebagai tokoh bangsa ya," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Hal itu disampaikan Haedar di sela seminar pratanwir Muhammadiyah 'beragama yang mencerahkan dalam perspektif politik kebangsaan' di Ruang Sidang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (11/2). (OL-8)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved