Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo dianggap berhasil dalam menangani sumber daya alam dan lingkungan.
Bahkan Indonesia sudah tak dikenal lagi sebagai pengekspor asal ke Malaysia dan Singapura.
Dalam diskusi di Rumah Cemara, Jakarta, aktivis lingkungan hidup Emmy Hafild pun mengakui keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam dua bidang tersebut.
“Paling mencolok mata itu adalah soal kebakaran hutan yang sudah berhasil dihentikan sampai 90%. Itu membuat masyarakat kita sekitar 40 juta orang di Sumatra dan Kalimantan terbebas dari asap,” ungkap Emmy.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Paguyuban Tani Sunda Hejo yang juga penerima manfaat program Kehutanan sosial, Hamzah, mengatakan masyarakat hutan dulu mendapatkan izin dari perhutani lokal kabupaten.
Berbeda, saat ini masyarakat hutan dipermudah dengan mendapatkan izin langsung dari Kementerian Kehutanan.
“Banyak regulasi untuk memudahkan masyarakat desa hutan yang sebelumnya kurang tersentuh pemerintah. Ini penting karena masyarakat desa hutan itu sekarang dapat bantuan modal ringan dari pemerintah yang selama ini tidak terbentuk.’’
Diskusi ini juga diikuti Ke-tua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik, Direktur Eksekutif Hijau Indonesia Chalid Muhammad, CEO Landscape Indonesia Agus Sari dan Perwakilan Nelayan Kelompok Tani Mina Bakti.
Chalid Muhammad menyebut pemerintahan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan sebanyak 12,7 juta hektare (ha) lahan hutan dikelola rakyat. Konsepnya, dengan pemberian rute tanam.
Melalui konsep itu, pepohonan yang ditanam jenis komersil berupa tanaman pangan, buah-buahan. Namun, masyarakat desa diwajibkan pula menanam pohon khas hutan lindung.
Konsep itu mampu meng-hidupkan geliat usaha perkebunan masyarakat perdesaan. Sebab, regulasi menuntut ada penyelarasan pengelolaan hutan komersial tanpa meniadakan upaya konservasi hutan. (Ins/P-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved