Pernyataan Menkominfo tidak Perlu Dipolitisasi

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta tidak ragu dalam memproses dugaan pelanggaraan pemilu yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara beberapa waktu lalu.

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengatakan, nantinya Bawaslu yang bisa menentukan apakah tindakan Rudiantara melanggar pemilu atau tidak. "Kita lihat sajalah Bawaslunya kayak apa," kata Mahfud di Sleman, Sabtu (2/2) malam.

Menurut Mahfud, masyarakat mempunyai hak untuk melapor ke Bawaslu apabila melihat keanehan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Apakah substansinya tepat atau tidak, kata Mahfud, harus dibaca dulu laporan tersebut.

"Menurut saya, masyarakat (jika melihat) sesuatu yang aneh (terkait pemilu) boleh saja lapor (ke Bawaslu). Apakah substansinya tepat atau tidak kita, kan, harus baca dulu," paparnya.

Mahfud meyakini Bawaslu bisa secara objektif memeriksa laporan yang dilakukan Nurhayati yang didampingi tim kuasa hukum dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) tersebut.

Sebelumnya, Nurhayati menuduh kalimat yang dilontarkan Rudiantara berkaitan dengan Pemilu 2019 lantaran menyebut kata 'nyoblos'.

Selain itu, pertanyaan Rudi menyinggung sumber gaji ASN dianggap melanggar aturan pemilu.

"(Pertanyaan itu) merupakan imbauan atau seruan yang mengarahkan keberpihakan, yaitu menggiring pola pikir untuk tidak mencoblos nomor 02 karena yang menggaji bukanlah keyakinan si pegawai. Namun, adalah pemerintah sekarang yang notabenenya merupakan paslon presiden 01," ujarnya.

Sementara itu, cawapres Sandiaga Uno meminta polemik pernyataan Rudiantara soal 'yang gaji kamu siapa' kepada pegawainya tidak menjadi gorengan politik selama kampanye pilpres.

Sandi mengaku bersahabat baik dengan Rudiantara dan dia mengetahui Rudiantara hanya keliru dengan ucapannya tersebut.

"Beliau sahabat saya. Saya manggilnya dia chief Rudi dan dia terkenal dekat dengan semua pihak ya, seorang profesional yang berintegritas, salah satu yang memiliki kinerja yang baik, dan saya harapkan jangan diperpanjang, lah, polemik seperti ini. Jangan sampai masalah itu dipolitisasi," tegasnya. (Ths/AT/P-4)