Kaum Adat dan Disabilitas Harapkan Kesetaraan

PARA aktivis dari kalangan disabilitas dan masyarakat adat menilai akses untuk berpolitik bagi kalangan mereka masih rendah.

Walaupun sudah memperoleh kesempatan, ungkap aktivis Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas, April Syar, hal tersebut masih dirasakan sangat terbatas.

"Selama ini sulit sekali bagi kaum disabilitas untuk bisa ikut andil di politik dan pemilu," kata April dalam diskusi Caleg Perempuan, Disabilitas, dan Masyarakat Adat sebagai Alternatif untuk tak Golput, di Jakarta, kemarin.

April mengungkapkan, dalam Pemilu Serentak 2019 ini, ada 35 orang dengan disabilitas yang maju sebagai calon anggota legislatif dari berbagai partai.

"Walau belum bisa disebut sebagai kesuksesan, setidaknya memperlihatkan perjuangan kaum disabilitas sudah mulai membuahkan hasil," ujarnya.

Karena itu, April berharap banyak pemilih yang mau memberikan suara bagi para caleg disabilitas.

Dengan begitu, upaya perjuangan penyetaraan dan penyejah-teraan disabilitas bisa semakin baik. "Mereka bisa memperjuangkan kami para kaum disabilitas," ujar April.

Pada kesempatan tersebut, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, mengatakan saat ini ada 157 orang utusan dari masyarakat adat yang maju sebagai caleg di Pemilu 2019.

Mereka merupakan calon yang dipilih berdasarkan musyawarah dan kesepakatan masyarakat adat berbagai daerah asal mereka masing-masing.

"Jadi mereka ini bukan maju mencalonkan diri, tetapi dipilih yang dinilai dari dedikasinya untuk masyarakat adat daerahnya," ujarnya.

Rukka mengatakan masyarakat adat memiliki harapan yang besar akan perubahan pada pemilu.

Dengan banyaknya wakil mereka di parlemen, diharapkan perhatian pada masyarakat adat lewat aturan yang berpihak pada masyarakat adat bisa semakin meningkat.

"Mereka bisa jadi harapan untuk masyarakat adat yang selama ini tertinggal," tuturnya.

Ia menyebutkan, AMAN tidak akan terbawa janji kampanye kedua kubu dan mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu paslon pada Pilpres 2019.

"Kita tidak akan mendukung dua pasangan calon yang ada pada Pilpres 2019 mendatang. Namun, bukan berarti mereka golput. Para anggota diberi kebebasan untuk menilai para paslon dalam visi-misinya, terlebih untuk masyarakat adat," tegas Rukka. (Pro/P-4)