Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menyampaikan Partai Golkar tidak meminta kursi menteri kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin jika nanti terpilih. Hal itu, disebut Akbar, sebagai bentuk menghormati hak prerogatif presiden.
Namun, jika presiden menghendaki menteri yang memiliki keahlian dan pengalaman, banyak kader Partai Golkar yang mampu dan bisa menjadi menteri.
"Kami tidak mikir berapa-berapa kursi, biar beliau (Presiden) sajalah (yang memutuskan)," ucap Akbar kepada wartawan usai Dialog Partai Golkar di Kota Yogyakarta, Rabu (30/1).
Apabila partai politik menuntut jumlah menteri kepada Presiden, tetapi ternyata tidak mampu bekerja dengan baik, lnajut Akbar, justru malah tidak baik.
Baca juga: PKB Minta 10 Menteri, OSO: Kalau tidak Dikabulkan Jangan Marah
Akbar menyebut, alasan dukungan Partai Golkar kepada paslon nomor urut 01 karena yakin kepada tema-tema perjuangan, prinsip-prinsip perjuangan dan program yang direncanakan Jokowi-Amin.
Walau tidak menuntut jatah menteri, Akbar menegaskan, partainya memiliki kader-kader berkualitas dan mampu mengisi jabatan menteri.
"Partai kami selalu siap dengan orang yang berkompeten mengisi jabatan menteri. Karena di partai kami, kualitas SDM bagus. Itu (memilih menteri) sepenuhnya hak prerogatif presiden, kita tidak boleh menganggu," pungkas dia.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved