Pemerintah Jamin Keamanan Pemilu

PEMERINTAH optimistis aparat keamanan akan mampu menjaga proses pengamanan pemilu se-rentak 2019.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan, sinergi TNI-Polri dalam menetralkan berbagai ancaman dan hambatan telah teruji dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

"Tentu dengan pengalaman yang dimiliki TNI dan Polri pada penyelenggaraan pemilu kada serentak dapat ditransfer dilakukan pengamanan serupa pada Pemilu 2019," katanya seusai memberikan pembekalan kepada anggota TNI-Polri saat rapat pimpinan bersama di Gedung STIK-PTIK Jakarta, kemarin.

Hadir dalam rapim tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Wiranto mengungkapkan, setiap daerah memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Karena itu, ia meminta aparat keamanan untuk meningkatkan antisipasi dan fokus pada pemetaan daerah kerawanan Pemilu 2019 tersebut. "Jadi sebenarnya kalau Anda mengikuti apa yang sudah disampaikan Kapolri, Bawaslu, kita kan punya indeks kerawanan pemilu, 6 bulan sebelumnya pun, tidak hanya pemilu sekarang, pilkada serentak pun 6 bulan sebelumnya polisi sudah melihat, mengindera ya, mengantisipasi kerawanan apa yang menyangkut masalah keamanannya, indeks kerawanan pemilu," katanya.

Wiranto, menyebut kerawanan wilayah Aceh tentunya berbeda dengan Papua, begitu juga Papua berbeda dengan Jakarta, tetapi semua sudah dipetakan kemudian dari peta itu ada waktu 6 bulan untuk dilakukan netralisasi kerawanan itu. "Sehingga kita harapkan pada saat hari H-nya itu sudah zero, kita harapkan walaupun kadang kala tidak mungkin, tetapi bisa kita tekan sehingga kemungkinan ancaman sangat kecil," ungkapnya.

Selain itu, Bawaslu sudah melakukan survei indeks kerawanan pemilu dari sisi penyelenggaraannya, sehingga bisa mengantisipasi kerawanan seperti pelindungan kotak suara maupun daftar pemilu yang belum beres. "Kita juga mengharapkan partisipasi para pimpinan parpol dan masyarakat mengamankan pemilu," paparnya.

Lebih lanjut Wiranto berharap para prajurit dan pejabat di seluruh daerah untuk  bersinergi menjaga pelaksanaan pemilu serentak tersebut. Artinya, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memikirkan kepentingan daerahnya. "Mereka juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain seperti KPU, Bawaslu, parpol, dan masyarakat sehingga bisa membuat pemilu berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan sukses," pungkasnya.

Wiranto menyebutkan, pemilu mendatang sangat penting bagi kehidupan bangsa karena akan memilih pemimpin untuk 5 tahun mendatang.

Sehingga, Wiranto berharap masyarakat memilih pemimpin yang memiliki kualitas, kompetensi, dan track record yang jelas. "Sehingga kita bisa memastikan 5 tahun ke depan, apa yang sudah kita lakukan terus berkesinambungan, apa yang kita lakukan akan membuat Indonesia menjadi negara maju," sebutnya.

Tak akan ditunda
Di tempat yang sama, Mendagri Tjahjo mengungkapkan, pemerintah memastikan hingga saat ini tidak akan ada penundaan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 kecuali ada bencana alam.

"Tidak ada alasan pemilu ditunda kecuali ada bencana alam di satu TPS, satu desa atau kecamatan, baru bisa," ujar Tjahjo.

Ia memastikan pemerintah dae-rah akan bersama dengan TNI dan Polri mendukung KPUD untuk bekerja dengan baik menyukseskan pesta demokrasi.

"Saya diundang untuk menjelaskan bagaimana posisi pemerintah juga pemda sehingga bisa bersinergi dengan kepolisian dan TNI mendukung pileg dan pilpres," ujarnya. (P-4)