KPI Diminta Bentuk Tim Pengawasan Tayangan Jelang Pemilu

KOMISI Penyiaran Indonesia (KPI) diminta ikut andil memantau jalannya kampanye dan pemilu damai. Salah satunya, dengan melakukan pengawasan ketat siaran media massa jelang pemilu. Khususnya, ketika sudah memasuki jawdal kampanye di media massa, yakni 24 Maret sampai 13 April 2019..

Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis, mengatakan KPI harus mengawal ketat setiap tayangan jelang pemilu, baik televisi nasional atau daerah. "KPI harus pantau penyiaran iklan kampanye 2019," ujar Abdul, dalam rapat dengar pendapat dengan KPI Pusat, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/1).

Baca juga: Prabowo Diminta Berkaca Sebelum Bicara Utang

Abdul mengatakan, untuk memaksimalkan peran pengawasan tersebut, KPI dinilai perlu membentuk tim khusus untuk memantau siaran dan iklan jelang pemilu 2019. "KPI harus membuat desk untuk mengawasi dan menampung pengaduan tayangan dan berita pemilu," ujar Abdul.

Menanggapi hal itu, Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, mengatakan akan segera membahas dan menyiapkan hal itu di internal KPI. Di sisa waktu kepengurusan komisioner KPU saat ini yang tinggal 6 bulan lagi, pengawasan terkait tayangan pemilu memang menjadi salah satu hal yang diprioritaskan. "Kami sudah melakukan kerja sama strategis juga dengan KPU dan Bawaslu untuk di 2019 ini," ujar Yuliandre.

Selain persiapan pemilu, KPI juga dituntut untuk semakin ketat dan tegas dalam mengawasi setiap tayangan. Saat ini, dinilai masih terlalu banyak tayangan televisi yang tidak berkualitas. KPI dianggap masih telalu ringan dalam memberikan sanksi.

Sanksi yang diberikan umumnya hanya sebatas teguran dan tidak memberikan efek jera bagi stasiun televisi dan pembuat program. Perbaikan akan hal itu harus terus ditegaskan oleh Komisi III DPR. "Kami terus melakukan pengawasan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Literasi media juga terus kami lalukan pada masyarakat di berbagai kota dan provinsi," tutur Yuliandre. (OL-6)