TKN: Klaim Dukungan Negara Asing ke Paslon 02 tidak Etis

TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menilai klaim sejumlah pihak yang menyebut adanya dukungan ke Prabowo dari negara asing di pilpres 2019 tidak etis. Pihak yang mengklaim itu juga dinilai tidak memahami hukum politik luar negeri.

Hal itu disampaikan Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Amin, Meutya Hafid, saat dimintai tanggapan adanya klaim dari sejumlah pihak bahwa Prabowo-Sandiaga mendapat dukungan dari Perdana Menteri (PM) Singapura dan para Dubes Uni Eropa. Meutya menyebut, klaim itu sudah dibantah.

“Itu kan sudah dibantah baik dari Singapura maupun para Dubes Uni Eropa. Bukan saya yang bantah. Mungkin ge'er atau apa yah,” kata Meutya saat dihubungi, Jum’at (25/1).

Sebelumnya, Dubes Uni Eropa menemui Badan Pemangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Usai pertemuan, BPN mengklaim kunjungan itu didasari pertimbangan khusus salah satunya melihat potensi kemenangan dari pasangan nomor urut 02 tersebut.

Hal itu kemudian dibantah Duta Delegasi Uni Eropa Mr. Vincent Guerend usai menemui TKN Jokowi-Amin, Kamis (24/1) lalu. Ia menegaskan, Uni Eropa bersikap netral alias tidak mendukung pasangan calon tertentu di pilpres 2019.

Baca juga: Bertemu Dubes Negara Uni Eropa, TKN Pastikan UE Netral di Pilpres 2019

Pada November 2018 lalu, PM Singapura Lee Hsien Loong sempat mendoakan Prabowo yang maju dalam kontestasi pilpres di akun instagram miliknya, usai menerima kunjungan mantan Danjen Kopassus itu. Namun, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar membantah adanya dukungan dari PM Singapura untuk Prabowo.

Meutya menegaskan, pihak yang mengklaim dukungan tersebut tidak mengerti hukum politik luar negeri. Anggota Komisi I DPR RI itu menyebut tidak sepatutnya klaim itu dilakukan.

“Dari sisi politik luar negeri kita, hal itu harusnya tidak boleh ada narasi klaim-klaim seperti itu. Mereka tidak paham hukum luar negeri. Ini kan memalukan jika dibaca negara lain,” ujarnya.

Politisi partai Golkar itu menjelaskan, pertemuan TKN dengan 21 Dubes Uni Eropa itu membicarakan terkait visi misi pasangan calon nomor urut 01 lima tahun ke depan. Mereka, lanjut Meutya juga bertanya soal ekonomi, penanganan bencana, radikalisme, hingga politik identitas.

“Kami jelaskan bagaimana politik identitas yang bersebrangan dengan kami itu harus dihilangkan,” ujarnya yang juga hadir di pertemuan tersebut.

Meutya juga menyebut, dalam pertemuan itu tidak sama sekali dibahas ataupun dibandingkan program pasangan calon lain.

“Ke depan kami harap tidak ada lagi klaim-klaim seperti itu. Ini juga demi kedaulatan kita,” jelasnya.(OL-5)