Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghadapi kasus Oesman Sapta Odang (OSO). KPU tetap meminta OSO mundur dari kepengurusan Hanura bila ingin masuk dalam daftar calon tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pemilu 2019.
KPU mempertahankan sikapnya dengan landasan hasil putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.
"Saya mendukung KPU untuk menegakan aturan karena Mahkamah Konstitusi sudah tegas dan saya mengapresiasi KPU yang tegas mengikut keputusan Mahkamah Konstitusi," ujar Mardani, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/1).
Baca juga: Massa Pendukung Hanura Geruduk KPU Minta OSO Masuk DCT
Mardani mengatakan upaya pihak OSO dengan mengajukan gugatan ke PTUN memang tidak bisa disalahkan. Namun, ia berpendapat sudah semestinya KPU tetap bersikap seperti apa yang telah diputuskan MK.
"Masing masing punya tafsir. Tetapi, saya yakin KPU dengan biro hukumnya dengan kapasitas personal komisionernya dan institusinya saya mendukung KPU," ujar Mardani.
KPU, hingga saat ini, menyatakan masih menunggu surat pernyataan pengunduran diri dari OSO sebagai pengurus parpol. Surat pengunduran diri tersebut ditunggu hingga pukul 24.00 WIB, Selasa (22/1) malam. (OL-2)
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
DPD RI juga mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan untuk memperkuat karakter Indonesia sebagai negara maritim.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya siswa SD di Ngada, NTT.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD RI) menyatakan telah menginventarisasi berbagai persoalan terkait aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved