Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menargetkan produksi surat suara oleh perusahaan percetakan pemenang tender mulai Sabtu (19/1).
"Hari ini kami melakukan rapat koordinasi membahas logistik pemungutan suara. Direncanakan Sabtu besok mulai produksi," kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Jumat (18/1).
Ia mengatakan bahwa pada hari Jumat (18/1) KPU melakukan rapat koordinasi persiapan perlengkapan logistik pemungutan suara. Nantinya, KPU bersama Bawaslu RI akan melakukan pengawasan ke tiga titik perusahaan yang akan melakukan produksi surat suara, yakni di Jakarta, Makassar, dan Jawa Timur.
Arief menekankan bahwa produksi logistik pemilu berbeda dengan pengadaan barang biasa.
Baca juga: Kandidat Paslon Gunakan Pakaian Serupa Dengan Foto Di Surat Suara di Debat Perdana
Menurut dia, diperlukan pemantauan agar tidak terjadi produksi berlebihan, kemudian memastikan kertas surat suara yang cocok, lalu memastikan warna sesuai.
"Kualitasnya harus betul-betul dipastikan," katanya.
Di samping memastikan kualitas, KPU juga harus memastikan distribusi logistik pemilu tepat waktu dan sampai tempat tujuan dengan baik.
"Kami ingin pihak-pihak mengetahui bahwa KPU mengerjakan seluruhnya secara transparan. KPU juga menempatkan petugas kepolisian dan petugas KPU di tempat produksi," katanya.
Dalam pengadaan logistik pemilu, KPU turut melibatkan Bawaslu, KPK, dan PPATK. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved