Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
POLITIK saling menjatuhkan antarpeserta Pemilu Presiden 2019 bisa menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Semestinya para elite belajar banyak dari pemilu sebelumnya bahwa kampanye hitam kontraproduktif terhadap demokrasi di Tanah Air. Bisa juga berdampak pada tingkat golput yang makin meningkat.
Menurut Dosen Komunikasi Politik STIKOM Semarang Suryanto di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (12/1), bisa dilihat dari contoh tingkat partisipasi masyarakat pada Pilpres 2014 tidak bertambah, malah berkurang dari data pemilih pada pilpres sebelumnya karena cara-cara yang tidak menguntungkan.
Angka persen pemilih yang pada 2009 mencapai 71,17%, turun menjadi 69,58% pada 2014.
Pada tahun politik, terutama sejak awal kampanye (23 September 2018) hingga sekarang, kata dia, pelbagai "postingan" tentang politik yang berisi komentar tajam dan pedas membanjiri media massa dan media sosial. Para kandidat saling serang, bahkan mereka mencari kelemahan satu sama lain.
"Meskipun dalam politik, hal itu lumrah terjadi. Namun, jika dilakukan secara tidak sehat, akan terjadi disintegrasi bangsa," ujarnya.
Oleh karena itu, dia mengingatkan peserta Pemilu 2019, baik pasangan calon peserta pilpres maupun calon anggota legislatif, beserta pendukungnya untuk tidak menyebar berita bohong (hoaks), fitnah, kampanye hitam, serta isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Lagi pula, kata Suryanto, kampanye hitam tidak hanya menggerogoti elektabilitas peserta pemilu, tetapi juga merugikan rakyat Indonesia karena akan kehilangan kesempatan untuk mendudukkan orang terbaik di pemerintahan.
"Fenomena black campaign (kampanye hitam) tidak mendidik masyarakat, tidak mencerahkan, serta merusak kualitas pemilu dan demokrasi," kata Suryanto.
Bahkan, menurut dia, akan ada dampak yang begitu buruk jika kampanye hitam terus dibiarkan tanpa penanganan. Pasalnya, daya rusak yang paling mendasar adalah hilangnya fungsi substansi pemilu sebagai mekanisme demokrasi. (OL-7)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved