Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
GERAKAN Pemuda Ansor (GP Ansor) mengindikasikan bahwa Pilpres 2019 telah disusupi kelompok radikal yang terafiliasi dengan salah satu kandidat calon presiden.
Temuan itu disampaikan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Dalam pertemuan dengan Jokowi, ia membawa pengurus GP Ansor dari 34 provinsi yang semuanya melaporkan situasi dan kondisi di wilayah masing-masing.
“Ada kelompok radikal yang terkonsiliasi karena kontestasi pilpres. Mereka bukan merusak pemilu, melainkan menginduk pada salah satu kontestan pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka,” ujarnya seusai pertemuan.
Berdasarkan temuan dari pengurus GP Ansor di wilayah, Riau dan Jawa Barat menjadi pusat konsolidasi utama kelompok-kelompok radikal. “Riau misalnya dan Jawa Barat apalagi,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, pemerintah tidak memberi ruang bagi kelompok-kelompok radikal.
“Kami tidak memberikan ruang kepada kelompok radikal. Kita semuanya harus memiliki sikap yang sama. Jadi akan lebih bagus lagi kalau menempatkan radikal sebagai musuh bersama. Negara tidak boleh memberi toleransi.”
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Polres Jakarta Barat yang besinergi dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat serta TNI dalam pemasangan lebih dari 1.000 spanduk berisi maklumat larangan kampanye di tempat-tempat ibadah di Jakarta Barat.
Langkah ini disebutkan Sahroni sebagai upaya preventif mencegah digunakannya SARA dalam pesta demokrasi yang akan digelar serentak pada tanggal 17 April 2019.
“Sikap Polres Jakarta Barat bersinergi dengan Pemkot Jakarta Barat dan Kodim setempat dalam menciptakan kampanye damai patut diapresiasi.” ujar Sahroni.
“Kita berharap munculnya awareness positif tanpa SARA dari umat seiring pemasangan spanduk yang dilakukan bersama-sama DKM (Dewan kemakmuran Masjid) maupun pengurus tempat ibadah lainnya,” tutupnya. (Pol/P-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved