Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
FORUM Nasional Jurnalis Indonesia (FNJI) menggelar diskusi publik akhir tahun bertema 'Evaluasi Akhir Tahun, Pemilu di Tengah Menguatnya Politik Identitas, Rakyat Untung Apa Buntung?', di Cordela Hotel, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (27/12).
Hadir dalam acara itu sebagai pembicara kunci Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Nusantara Irjen Pol Dr Gatot Eddy Pramono MSi. Selain itu Dr Agus Hari Hadi, ST MT mewakili akademisi dan Ali Sodikin MSi selaku pengamat media/praktisi digital.
Kasatgas Nusantara mengatakan isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan isu yang paling harus diwaspadai dalam perkembangan informasi saat ini sebagai salah satu implementasi dari Pemilihan Umum 2019 nanti.
Gatot mengatakan, masyarakat dihadapkan pada situasi baru dengan saat masuk pada tempat pemungutan suara (TPS) dengan memilih surat suara yang ada yakni 5 surat suara yang terdiri atas DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD RI, dan Presiden/Wakil Presiden.
Karena itu, menurut Asrena Kapolri itu, Pemilu kita sekarang ini memiliki potensi kerawanan. Sebab, ada persaingan dalam internal partai antara caleg dalam parpol dan antarparpol.
"Para caleg akan mencari pendukung suara sebanyak mungkin boleh saja asal jangan menggunakan hoaks, politik identitas, money politic, dan cara-cara yang keluar dari koridor," kata Gatot.
Dia menambahkan, analisis kerawanan Pemilu 2019 yakni pileg dan pilpres diselenggarakan serentak dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4% maka parpol akan bersaing keras merebut suara dalam Pileg dan Pilpres.
"Politik identitas, politisasi SARA, berita hoaks, ujaran kebencian dengan pemanfaatan isu-isu yang dapat memecah belah, black campaign digunakan dengan sangat masif pada tahun politik ini. Maka untuk menangani semua itu dibentuklah Satgas Nusantara Polri sebagai 'cooling system' (pendingin) di tengah masyarakat," tegas Gatot.
Selain itu, ujar Gatot, Indonesia memiliki 715 suku bangsa dengan 117 juta penduduk Indonesia menggunakan media digital (HP) dan internet. Dengan begitu, potensi penyebaran hoaks sangat besar terjadi tanpa filter terutama di media sosial.
"Media sebagai pilar ke-4 demokrasi memiliki tanggung jawab yang sama bersama TNI/Polri menciptakan cooling system karena kita mempunyai visi sama untuk menjaga NKRI jangan sampai terpecah-belah. Indonesia adalah rumah keberagaman yang unik di dunia. Media jangan menjadi kompor, tetapi hendaklah menjadi cooling system di tengah masyarakat," tegas Gatot.
Selain itu, dia menegaskan pihaknya akan bersinergi dengan seluruh elemen semisal organisasi-organisasi masyarakat, kepemudaan, media konvensional, serta media sosial yang ada agar terjalin kondisi yang kondusif dalam Pemilu mendatang tanpa SARA, politik identitas, hoaks, dan ujaran kebencian. (RO/OL-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved