Presiden Berencana Lewati Pergantian Tahun di Bogor

PRESIDEN Joko Widodo berencana menghabiskan pergantian tahun di Bogor, Jawa Barat. “Di rumah,” kata Presiden Jokowi seusai meninjau pembangunan Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Terkait Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor, ia mengatakan itu akan mengurangi banjir di Jakarta kurang lebih 30%. “Kita tahu bahwa ini masih dalam penyelesaian, sodetan Kali Ciliwung juga, terowong­an kita buat antara Ciliwung ke BKT,” katanya.

Selain meninjau pembangunan bendungan, Presiden menyerahkan 4.000 sertifikat tanah untuk warga Jawa Barat di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

 Ia menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada perwakilan 12 orang penerima di Lapangan Sepak Bola Bojong Kiharib Cigombong, Kabupaten Bogor.  

Presiden Jokowi meminta 4.000 penerima sertifikat tanah mengangkat sertifikat yang telah diterima untuk dihitung. “Ini untuk menunjukkan bahwa penerima sertifikat tanah bukan hanya 12 yang di depan, tetapi juga yang lain,” kata Presiden.

Sebanyak 4.000 penerima sertifikat tanah itu berasal dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi.  

Hadir dalam acara penye­rahan sertifikat tanah untuk warga Jabar itu Mensesneg Pratikno, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono, dan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum.  

Presiden Jokowi menyebutkan pemerintah mempercepat penyerahan sertifikat tanah karena setiap ke kunjungan ke daerah mana pun, keluhan yang masuk ke telinganya ialah sengketa tanah atau lahan.

Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan menjelang tutup tahun 2018 sebaiknya seluruh warga bangsa melakukan perenung­an bahwa pemilu itu sarana mencari pemimpin.

“Menjadi pemimpin bangsa yang begitu beragam dari Sabang sampai Merauke itu memerlukan kebesaran jiwa, kerendahan hati untuk selalu menyatu dan berguru dengan rakyat,” kata Hasto.

Dalam mencari pemimpin, kata Sekjen PDI Perjuangan ini, berharap jangan menyederhanakan kepemimpinan nasional hanya urusan tafsiran harga makanan pokok semata. “Seharusnya dengan rekam jejak, program dan prestasi yang jelas, serta yang sudah teruji tahan terhadap fitnah,” katanya.