Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklarifikasi video pelaku perusakan atribut Partai Demokrat dan Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono yang dituduh dipesan oleh partai berkuasa.
Melalui Politisinya, Kapitra Ampera di Pekanbaru, Minggu (16/12), video tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Apalagi menurutnya video yang direkam kemudian diviralkan juga merupakan suatu tindak kejahatan.
"Kita tak tahu, dia beri keterangan di mana, seseorang direkam dan diviralkan ini kejahatan tidak? Sementara dia belum tentu bersalah. Ini bukan etika politik, seharusnya diberikan dulu ke polisi," ujarnya.
Menurutnya orang PDIP yang dituduh melakukan pesanan atas perusakan atribut belum tentu pengurus, bisa saja simpatisan.
Dia juga mengatakan tak pernah mendengar ada nama Budi di kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah maupun Pusat seperti yang dituduhkan dalam video itu.
"Jadi saya lihat ada 'lebay' di sini supaya dibesar-besarkan. Kalau paham aturan di republik ini harusnya dikasih ke kepolisian. Ini main hukum sendiri, ini yang tidak bijak," kata Kapitra.
Baca juga: Usut Tuntas Perusakan Baliho
Meski begitu, pihaknya juga melakukan investigasi melalui tim advokatnya terhadap video tersebut. Diperkirakannya itu adalah kebetulan "Orang Pasar" yang fanatik pada calon presiden yang diusung partainya.
Menurutnya pelaku tersebut mereka merasa seolah-olah SBY mencari kesempatan dalam kesempitan serta berupaya menghapus jejak Presiden Jokowi di Pekanbaru. Padahal, lanjutnya kedatangan Jokowi ke Pekanbaru adalah sebagai presiden bukan calon presiden.
"Makanya tidak ada satupun kalimat atribut yang menyatakan dukungan untuk Jokowi menjadi presiden untuk kedua kalinya. Semua seremonial yang dilakukan sangat sakral, tidak ada berkaitan dengan politik praktis," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sangat menyayangkan insiden pengrusakan baliho dan atribut Partai Demokrat dirusak orang tak dikenal saat kunjungannya ke Kota Pekanbaru, Riau.
Pria yang akrab disapa SBY ini berjalan kaki menyisiri Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru untuk melihat langsung baliho dan atribut partai berlambang mercy itu yang telah dirusak .
"Dini hari saya menerima laporan bahwa baliho selamat datang dan bendara partai dirusak. Kemudian saya tidak langsung percaya. Pagi ini saya melihat langsung ternyata benar baliho dirobek serta bendara partai dibuang ke selokan, saya sangat menyayangkan kejadian ini" kata Susilo Bambang Yudhoyono di Pekanbaru, Sabtu (15/12).
Dia menyayangkan kunjungan yang dilakukan saat tahun politik ke Riau diwarnai insiden tak menyenangkan. Dia mengharapkan agar apapun pilihan politiknya, setiap orang harus saling menghormati perbedaan.
Di sisi lain, Polri menyatakan telah menangkap seorang terduga perusak atribut Partai Demokrat di Kota Pekanbaru, yang insiden itu terjadi bersamaan dengan kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Provinsi Riau.
Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto di Pekanbaru, Sabtu (15/12) mengatakan saat ini penyidik Polresta Pekanbaru masih terus mendalami keterangan terduga pelaku tersebut.
"Laporan diterima Polresta Pekanbaru. Sementara satu orang diduga pelaku masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," kata Sunarto singkat.
Sunarto menjelaskan terduga pelaku yang diamankan Polresta Pekanbaru tersebut merupakan seorang laki-laki berinisial HS.
Namun, Sunarto belum menjelaskan secara rinci motif HS melakukan tindakan tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa pemeriksaan masih terus dilakukan penyidik Polresta Pekanbaru.
"Masih dilakukan pemeriksaan," ujarnya singkat. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved