Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KOTAK suara pemilu dijamin kuat ketahanannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, kotak suara bisa menahan beban 80-90 kilogram.
"Jadi dari sisi kekuatan kuat ditimpa beban 80-90 kilogram enggak penyok. Ditumpuk berapa pun juga enggak akan penyok, karena biasanya kotaknya itu di tumpuk 4 atau 5 kotak di atasnya enggak masalah," ungkap Pramono di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Sabtu (15/12).
Ia memberikan gambaran jika kotak surat suara yang berbahan karton kedap air tersebut ditumpuk oleh kotak suara yang berat satuanya 10,5 kg yang sudah diisi oleh surat suara, dijamin masih kuat ketahanannya.
"Nah 10,5 kg itu kalau dikali kan 5 kotak (ditumpuk keatas) baru 60-an kg, itu sangat mungkin kuat," tuturnya.
Pramono kemudian menjelaskan kronologi pengamanan kotak suara pemilu. Saat ini kotak suara sudah dikirim semua oleh pabrik langsung ke gudang KPU kabupaten/kota yang disewa sampai selesai pemilu. Kemudian pada bulan Februari atau Maret, surat suara sudah disiapkan dan dilakukan penyotiran ke TPS (tempat pemungutan suara). Surat suara dihitung per-TPS lalu dilipat.
Ia kemudian menerangkan bahwa baik daru surat suara dan kotak suara dibungkus plastik untuk dijaga keamanannya.
"Jadi surat suara yg masuk di kotak suara itu enggak langsung dimasukan ke dalam, tapi ditaruh di amplop kertas lalu dibungkus plastik lalu dimasukan ke kotak suara. Kemudian kotak suara yang mau diangkat dan distribusi, itu dibungkus plastik lagi kotaknya. Jadi dua kali bungkus plastik," kata Pramono.
Baca juga: Tidak Masuk DPT Tetap Bisa Memilih
"Jadi pertanyaan kalau kena air gimana, itu enggak masuk akal. Memang begini prosedurnya. Misalnya ada yang dibawa sebrangi laut, ini dimasukin plastik dulu lalu dikirim ke kecamatan, kelurahan sampai ke TPS," sambungnya.
Peristiwa terendamnya 2.065 surat suara pemilu 2019 yang tersimpan di gudang KPU Badung, Bali, menurut Pramono hal tersebut bisa diatasi. Kendati demikian peristiwa musibah bisa menyebakan penundaan pemilu pada daerah terdampak musibah tersebut.
"Banjir itu musibah, musibah dalam Pemilu itu force major, bisa berimplikasi pada penundaan pemilu. Ini sesuatu yang kadang-kadang diluar perkiraan. Namanya juga musibah. Tapi tentu ada antisipasi dari kita dari dengan memeriksa terlebih dulu kalau nyewa gudang apa dia dekat dengan sungai apa tidak, bagaimana selokan di sekitarnya." tukasnya. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved