Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PARTAI Gerindra mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu 2019. Namun disatu sisi, sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengeluhkan adanya 1,6 juta pemilih ganda pada DPT saat menghadiri rapat pleno penetapan DPT Hasil Perbaikan II di Menara Peninsula Hotel, Jakarta (15/12).
"Hari ini kita diundang menyaksikan rekapitulasi DPTHP II. Kami mengapresiasi ke KPU agar pemilu tahun ini berkualitas. Tapi kami masih menemukan data 1, 6 juta yg berpotensi ganda. Seharusnya KPU tandai dulu, di cek dulu harusnya. Proses ini bisa jadi problem," ujarnya.
Ia memberi contoh misalnya di daerah Banyuwangi, Jawa Timur, yang ditemukan ada penggunaan 63 kali data kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e).
"Potensi data ganda di beberapa kabupaten ini masih ditemukan. Kami minta ke KPU untuk melakukan pencermatan data. Karena kami menemukan beberapa di kabupaten di Jawa Timur menemukan motif modus tindakan ini dibeberapa kabupaten dan jumlahnya lumayan," terangnya.
Lanjutnya, ia mengatakan laporan 1,6 juta temuan data ganda sudah dilaporkan ke KPU.
"Tadi malam sudah kami laporkan. Ada sekian ratus ribu (dari 1, 6 juta) yang harus dilakukan pencermatan bersama antara KPU dan Dukcapil," kata Muzani.
Pihaknya meminta kepada KPU, bahwa setiap penemuan yang berpotensi ganda ditandai, agar data tersebut dicoret dan dipastikan tidak ada oleh KPU.
"Kami minta KPU akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait apakah di KPU kabupaten/kota atau di disdukcapil masih ada data ganda. Baru setelah dilakukan pencoretan diberikan kepada kami. Kami mohon respons ini cepat ditangani agar jadi pemilu yang berintegritas," tegas Muzani. (OL-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved