Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan mengutuk keras berbagai provokasi yang menganggu jalannya tahapan pemilihan umum, termasuk cara-cara kotor dengan merusak atribut kampanye parpol lain.
Hal itu diungkap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi peristiwa insiden robeknya bendera Partai Demokrat (PD) di Riau. Belakangan, Wasekjen PD Andi Arief menuduh pengurus PDIP yang menyuruh pengrusakan itu.
"PDI Perjuangan tidak pernah main sembunyi-sembunyi. Kami selalu di ruang terbuka. Tidak ada untungnya bagi kami merusak atribut partai lain. Apalagi Demokrat. Kami mengutuk keras berbagai provokasi yang menganggu jalannya tahapan pemilu," kata Hasto, di Stabat, Langkat, Sabtu (15/12).
Hasto menekankan soal tidak ada gunanya bagi PDIP 'mengganggu Partai Demokrat'. Dari hasil survei, tidak ada irisan pemilih antara PD dan PDIP.
"Sebab (survei menunjukkan) jika elektoral Demokrat turun, larinya ke Gerindra, bukan ke PDI Perjuangan," kata Hasto.
Apalagi, lanjut Hasto, kejadiannya di Riau. PDIP tidak terlalu basis yang kuat di provinsi itu, sekuat di daerah lain. Kalau pun ada satu daerah yang basis PDIP-nya kuat, kata Hasto, namun partai itu tak punya ilmu untuk merusak.
"Ketika bus kampanye Demokrat yang eksklusif, luks, dan mahal melintas di wilayah yang menjadi basis PDI Perjuangan pun semua aman-aman saja. Apalagi di Riau," kata Hasto.
"Jadi mari perangi bersama, para penyusup yang mencoba mengadu domba Partai tersebut," sambungnya.
Selaku sekjen partainya, Hasto menyatakan dirinya menjalankan perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menjaga disiplin anggota dan kader.
"Kami ini partai yang berdisiplin. Jadi kami pastikan tidak ada anggota kami yang punya perilaku seperti itu, karena sanksinya sangat tegas dan berat, pemecatan," ujarnya.
Dia pun mendorong agar PD melaporkan masalah itu ke ranah hukum. Sehingga tidak ada tudingan dari masyarakat bahwa kasus itu merupakan sebuah melodrama.
"Atas kejadian tersebut, PDI Perjuangan meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan tuntas," katanya.
Hasto juga meminta agar seluruh anggota dan kader PDIP semakin waspada terhadap berbagai bentuk adu domba. (OL-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved