PPP Sebut Prabowo Terapkan Diplomasi Kuno Terkait Jerusalem

PERNYATAAN calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bahwa pemindahan Kedubes Australia di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem merupakan kedaulatan dan kewenangan Australia sepenuhnya hanyalah melihat prinsip-prinsip hubungan internasional secara normatif saja.

Menurut Sekjen PPP ynag juga Wakil Ketua TIm Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, melihat sisi hubungan internasional secara normatif saja adalah bentuk diplomasi yang sudah lama ditinggalkan banyak negara.

"Pak Prabowo tampaknya berpikir dengan model out of date diplomacy", kata Arsul.

Dalam praktik hubungan internasional yang sebenarnya sudah cukup lama dipraktikan, menurut Arsul, banyak negara yang tidak berpaku pada aspek normatif saja dengan menyatakan suatu sikap negara adalah kedaulatan dan kewenangan negara itu sendiri.

Baca juga: Prabowo Dinilai tidak Konsisten Bela Palestina

Australia sendiri termasuk negara yang tidak hanya membatasi diri pada kerangka normatif saja dalam politik luar negerinya.

Arsul memberi contoh terkait eksekusi mati dua warga Australia dalam kasus narkotika Bali Nine. Juga ketika terungkap adanya penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh intelejen Australia. Belum lagi peran aktif Australia mengirimkan pasukan tempurnya dalam koalisi yang dipimpin Amerika Serikat (AS) ke beberapa negara yang sedang diperangi.

Bahkan dalam isu hukuman mati di RKUHP yang saat ini msh dibahas, Arsul yang juga anggota Panja RKUHP meraskan adanya upaya mempengaruhi dari Australia. Ini semuanya menunjukkan bahwa prinsip normatif dalam hubungan diplomatik antarnegara tidak lagi bisa dipegang dengan kaku, terutama ketika sudah menyangkut kepentingan nasional dan internasional suatu negara.

Karena itu, menurut Arsul, langkah diplomasi yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK via Menlu Retno Marsudi yang memprotes pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Jerusalam tersebut bukan hal yang salah dalam praktik diplomasi dalam hubungan internaaional saat ini.

Bahkan itulah yang benar dalam konteks kepentingan nasional dan internasional Indonesia. Faktanya, mayoritas mutlak rakyat Indonesia mendukung Palestina dan mayoritas negara-negara Islam juga berharap Indonesia selalu berperan aktif dalam diplomasi Palestina.

Karenanya, Arsul berharap Prabowo jangan menyuarakan pandangan yang melukai rakyat Palestina dan juga meninggalkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia terkait soal Jerusalem sebagai satu isu sentral dalam membantu perjuangan rakyat Palestina. (RO/OL-2)