Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan masyarakat akan rugi besar jika pengaruh media sosial dan perbedaan politik merusak persatuan dan persaudaraan kita sebagai satu bangsa.
"Jangan sampai hal-hal seperti ini karena pengaruh-pengaruh politik, karena pengaruh-pengaruh sosial media, bapak ibu sekalian jadi tidak seperti saudara. Rugi besar kita nanti kalau ini diterus-teruskan," kata Presiden Jokowi, dalam sambutannya saat penyerahan sertifikat tanah di Gunungsugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Jumat (23/11).
Menurut Jokowi, masyarakat berhak memilih calon yang terbaik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Masyarakat dapat melihat prestasi, rekam jejak dan gagasan-gagasan dari para calon pemimpin, kata Jokowi pula.
Kepala Negara juga mengungkapkan keprihatinannya pada saat memasuki tahun politik yang cenderung tersebar fitnah, beredar kabar bohong dan saling hujat melalui media sosial.
Baca juga: Komentar Prabowo, JK: Biar Masyarakat yang Menilai
Presiden juga geram akan adanya fitnah yang menyebarkan dirinya terkait PKI.
"Fitnah-fitnah seperti itu. PKI itu dibubarkan 1965-1966. Lahir saya itu tahun 61, berarti umur saya baru empat tahun. Lah kok bisa diisukan Presiden Jokowi aktivis PKI. Apa ada PKI balita," ujar Presiden Jokowi mempertanyakannya pula.
Kepala Negara meminta masyarakat tidak mudah percaya isu-isu yang beredar melalui media sosial.
Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Lampung pada Jumat-Sabtu (23-24/11).
Selain menyerahkan sertifikat tanah, Presiden juga telah meninjau pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra yang menyambungkan Bakauheuni (Lampung Selatan/Lampung)-Palembang (Sumatra Selatan) di Seksi Bakauheuni-Terbanggi Besar. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved