Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong masyarakat ikut aktif dalam mengecek apakah namanya sudah masuk ke daftar pemilih tetap untuk membantu penyempurnaan DPT yang sampai sekarang masih bermasalah.
"Kuncinya tugas pemerintah dan KPU memberikan hak secara konstitusional setiap warga negara menggunakan hak pilihnya, tetapi masyarakat juga harus proaktif mengecek DPT," ujar Tjahjo di Jakarta, kemarin.
DPT menjadi sorotan karena rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perbaikan kedua, Kamis (15/11), belum membuahkan hasil final. Rapat pleno bahkan memperpanjang perbaikan hingga 30 hari ke depan lantaran dari total 34 provinsi, baru 28 yang menuntaskan pemutakhiran data pemilih.
Mendagri mengatakan pihaknya menyiapkan blanko KTP elektronik bagi masyarakat yang telah masuk kategori memiliki hak pilih secara usia. Kemendagri pun menempuh strategi jemput bola agar warga dapat melakukan perekaman.
Tjahjo menyerahkan sepenuhnya ke KPU soal penyempurnaan DPT. "Kami juga siap mendampingi dalam upaya menyesuaikan data dengan data-data daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4)," katanya.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, secara anggaran serta personel pihaknya sudah siap menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019. Kesiapan itu didasari atas telah tersedianya anggaran-anggaran di KPU provinsi serta kabupaten/kota.
Menurut Arief, tidak satu pun dari satuan kerja KPU daerah yang menyatakan tidak memiliki anggaran. Selain itu, KPU sudah melakukan rekrutmen sekitar 1.309 anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menggantikan personel yang habis masa jabatannya.
Soal logistik, Arief menjelaskan kotak suara sudah diproduksi 100% dan 76% telah didistribusikan ke daerah. "Untuk tinta sampul dan hologram masih dalam produksi. Surat suara akan mulai diproduksi tanggal 2 Januari dan Februari sudah bisa didistribusikan."
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved