Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
MENDAGRI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta masyarakat ikut aktif dalam mengecek apakah dirinya sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pasalnya, hal tersebut dapat membantu dalam menyempurnakan jumlah tersebut secara valid.
"Kuncinya tugas pemerintah dan KPU memberikan hak secara konstitusional setiap warga negara menggunakan hak pilihnya tetapi masyarakat juga harus proaktif mengecek DPT," ujarnya saat ditemui di Kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu (17/11).
Ia pun menuturkan pihaknya telah menyiapkan blanko-KTP-e bagi masyarakat yang saat ini telah masuk dalam kategori memiliki hak pilih secara usia. Tjahjo menuturkan pihaknya dibeberapa tempat telah melakukan jemput bola agar masyarakat dapat melakukan perekaman.
Namun secara keseluruhan, pihaknya tetap mendorong agar masyarakat proaktif untuk melakukan perekaman. Pasalnya, secara aturan salah satu syarat bagi pemilih untuk dapat masuk ke dalam DPT ialah memiliki e-KTP.
"Secara prinsip blanko e-KTP itu ada, untuk masyarakat-masyarakat tertentu kami jemput bola kita buka loket di perguruan tinggi lalu diperbatasan serta di pelosok," ungkapnya.
Dia pun menuturkan pihaknya meyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat menyempurnakan DPT dalam pemilu. Pihaknya pun berkomitmen untuk dapat medampingi KPU dalam penyesuaian data dengan data-data daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang terdata oleh pihaknya. (OL-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved