Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajak masyarakat Indonesia untuk melawan politik uang, kampanye ujaran kebencian, dan politik suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA) menjelang Pemilihan Umum Serentak 2019.
"Mari kita lawan racun demokrasi, yakni politik uang, kampanye ujaran kebencian, dan kampanye SARA," kata Mendagri dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu (17/11).
Menurut Tjahjo, ada tiga indikator yang menunjukkan suatu pemilu sukses dilaksanakan, salah satunya naiknya tingkat partisipasi.
"Untuk meningkatkan partisipasi kita harus lawan yang namanya racun demokrasi," katanya.
Menurut dia, masyarakat harus mendorong calon anggota legislatif dan tim sukses calon presiden untuk beradu gagasan yang lebih baik. Tjahjo juga yakin pihak kepolisian mampu memberantas kampanye dengan ujaran kebencian terutama melalui media sosial.
"Polisi saya kira memiliki kelengkapan untuk menghadapi itu meskipun dengan jumlah penduduk 263 juta, ada 300 juta ponsel yang beredar dengan 400 juta SIM card yang beredar," tuturnya.
Ia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mengingat sejarah betapa antusiasnya warga negara Indonesia menghadapi pemilu pertama 1955.
"Saya kira kita perlu berkaca pada 1955 di mana tingkat partisipasinya mencapai 91,41%, dan 2014 lalu sudah bagus dengan mencapai angka 74,30%," katanya.
Dalam kesempatan itu, Tjahjo mengapresisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tingkat pusat hingga daerah yang berhasil menyelenggarakan pilkada serentak.
"Kami jamin konsolidasi demokrasi kita memilih calon legislatif dan presiden sudah siap. Lembaga penyelenggara pemilu juga saling bersinergi menyukseskan konsolidasi ini dengan baik," kata Tjahjo.
Ia yakin dengan pengalaman KPU dalam menyelenggarakan pemilu selama ini, beragam potensi masalah yang akan terjadi sudah teridentifikasi.
"Hingga detik ini, semua tahapan sudah berjalan dengan baik tanpa intervensi apapun," ucap Tjahjo. (OL-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved