Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
WAKIL Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meyakini partai-partai politik yang ada di dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bergerak bersama memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019
Pernyataan Karding menyikapi kegusaran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut pada Pemilu 2019 hanya PDIP dan Partai Gerindra sebagai dua partai yang paling diuntungkan dalam Pileg 2019. Pasalnya, kedua partai itu memiliki kader yang menjadi capres di Pilpres 2019.
“Bagi kami di koalisi, kami berusaha menyusun suatu formula sehingga caleg-caleg ini bisa efektif bergerak dan tidak satu partai yang terlalu dominan," kata Karding, Minggu (11/11).
Salah satu yang dihindari di KIK, lanjut Karding, adalah adanya dominasi satu partai dalam mengendalikan tim kampanye baik skala nasional maupun di daerah.
Baca juga: Senam Bareng Ibu-Ibu, Kiai Ma'ruf Ajak Kenang Jasa Para Pahlawan
Ia menegaskan, para caleg di partai koalisinya terus berupaya menyusun formula agar mereka bisa mempromosikan dirinya sekaligus mengampanyekan Jokowi-Amin sebagai capres-cawapres.
"Walaupun PDIP pemenang, tetapi ketua-ketua TKD banyak dari Golkar, banyak dari NasDem, PKB, dan sebagainya. Itulah salah satu cara kami,” jelas ketua DPP PKB itu.
Terpisah, juru bicara TKN Jokowi-Amin, Ace Hasan Syadzily, menganggap apa yang dirasakan SBY karena pasangan Capres yang diusung berasal dari partai yang sama.
"Tergantung siapa Capres-nya yang didukung. Mungkin itu berlaku bagi Capres-nya Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dan Cawapres Pak Sandi yang juga kader Partai Gerindra," kata Ketua DPP Golkar itu.
Jokowi, kata Ace, meski diasosiasikan sebagai kader PDIP tetap memberi kesempatan semua partai koalisi untuk bersama-sama memenangkan Pileg 2019.
"Pak Jokowi mampu membangun kebersamaan dalam koalisi dan memberikan keleluasaan bagi koalisi untuk bersama-sama berkompetisi secara sehat di dalam internal koalisi," ujarnya
Menurut Ace, hal itu berkat posisi Jokowi bukan ketua umum di PDIP. Berbeda dengan Prabowo Subianto. Sehingga, Golkar juga dapat melakukan branding menggunakan figur Jokowi untuk pemenangan Pileg.
"Pak Jokowi bukanlah Ketua Umum partai yang memiliki asosiasi yang kuat dengan salah satu partai. Partai Golkar selalu berusaha untuk melakukan co-branding, misalnya dengan GOJO (Golkar Jokowi)," jelasnya.
Ace juga menyindir Prabowo yang dianggap tidak mampu mengelola koalisi dengan baik. Sehingga muncul kekhawatiran yang disampaikan SBY.
"Intinya, ya tergantung siapa Capres-nya, kemampuan mengelola koalisi dengan sebaik-baiknya," ujar Ace. (OL-2)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved