Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
WAKIL Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mendorong KPU dan KPU Daerah melakukan pemutakhiran data pemilih di daerah terdampak bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah.
"Pemutakhiran data pemilih, KPU dan KPUD dapat bekerja sama dengan Dinas Dukcapil setempat, partai politik, atau lembaga terkait lainnya," kata Abdul Kadir Karding, di Jakarta, Jumat (19/10).
Abdul Kadir Karding mengatakan hal itu dilakukan menyikapi kondisi daerah terdampak bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah yang menyebabkan sejumlah penduduknya meinggal dunia.
Menurut Karding, cara pemutakhiran data tetap sama, tapi di lokasi terdampak bencana kondisinya belum normal, karena rumah-rumah penduduk masih banyak hancur dan rusak. Kemudian, sebagian korban berada di pengungsian.
"Bisa catat berada yang ada di pengungsian dan berapa yang menumpang di rumah keluarga," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, bencana alam adalah force majeur sehingga perlu diberikan dispensasi kepada pemilih di daerah terdampak bencana.
"Misalnya pemilih yang berada di daerah pengungsian, boleh memilih di TPS di lokasi pengungsian dengan mengisi form pindah alamat," katanya.
Karding berharap, KPU dan KPUD dapat melakukan pemutakhiran data secara rinci, obyektif, dan transparan, sehingga dapat hasil pemutakhirannya akurat.
Sebelumnya, Anggota KPU Wahyu Setiawan mengatakan KPU mulai mendata ulang data pemilih bagi warga terdampak bencana gempa dan tsunami Palu, Sigi, dan Donggala di Sulawesi Tengah.
"KPU akan melakukan penyesuaian data pemilih, karena kondisinya dinamis," katanya.
Menurut dia, korban selamat mengungsi di daerah pengungsian sehingga data domisilinya berubah, sehingga dapat menggunakan hak pilih di tempat lain. (OL-2)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved