Banggar Kaji Usulan Dana Saksi Rp3,9 T dari APBN

BADAN Anggaran (Banggar) DPR telah menerima usulan dana saksi partai dari Komisi II DPR. Komisi II meminta agar dana saksi pemilu serentak 2019 dianggarkan dalam APBN Tahun 2019.

Ketua Banggar Aziz Syamsuddin mengatakan, usulan dana saksi itu sebesar Rp3,9 triliun. Dana itu untuk saksi bagi semua parpol di setiap TPS di Indonesia.

"Ya, memang kalau saya lihat itu pengajuannya Rp3,9 T," kata Aziz di gedung DPR, Jakarta, Kamis, (18/10).

Ia mengatakan, usulan anggaran dana saksi itu sedang dibahas Banggar DPR bersama pemerintah. Ia mengatakan, masih ada penolakan dari pemerintah atas usulan komisi II terebut. Salah satunya karena dana saksi partai tak diatur dalam UU Pemilu no.7 tahun 2017.

"Dalam pembahasan memang dari pihak pemerintah berargumentasi bahwa ini tidak diatur dalam UU Pemilu," ujar ujar Aziz.

Ia mengatakan, belum ada yang bisa dijabarkan lebih lanjut mengenai hal itu. Pihaknya masih terus mengkaji dan mencari solusi. Salah satunya agar dana kampanye bisa dianggarkan dengan baik, termasuk untuk saksi.

"Sehingga semua parpol bisa melihat ini secara pelaksanaan di tiap-tiap TPS itu bisa terlaksana," ujar Aziz.

Selain pemerintah, penolakan juga datang dari fraksi NasDem dan PDIP. Hal itu juga jadi salah satu yang dibahas dan jadi bahan pertimbangan oleh Banggar.

"Kami dari Banggar hanya tinggal meneruskan untuk melihat skala prioritas yang diajukan tiap komisi terhadap dana saksi ini. Secara fakta memang tidak diatur di UU, tapi kita masih akan meminta keterangan dan pendapat fraksi," tutup Aziz. (OL-3)