Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) meminta setiap pihak untuk dewasa dalam menyikapi Pemilu 2019 dengan mengedepankan sikap saling menghormati meski memiliki perbedaan pilihan.
"Perbedaan pilihan hendaknya disikapi dengan penuh kedewasaan, saling menghormati dan saling memuliakan," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi di Jakarta, Selasa (25/9).
Dia meminta setiap pihak meski berbeda harus mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan golongan. Ia menyebut pentingnya setiap unsur bangsa menjunjung tinggi semangat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan.
Perbedaan aspirasi politik, kata dia, agar menjadi rahmat untuk saling menghormati dan memuliakan satu sama lain agar persaudaraan sebagai bangsa tetap terpelihara.
Zainut meminta semua pihak, khususnya elite politik, untuk dapat mengedepankan etika politik yang berkeadaban, santun dengan tidak menampilkan rasa kebencian dan permusuhan yang dapat memecah belah serta merusak kerukunan bangsa.
Bagi peserta pemilu, baik pasangan capres-cawapres, partai politik, tim sukses dan juru kampanye, kata dia, hendaknya menciptakan suasana yang kondusif.
"Misalnya dalam menyampaikan pendapat harus tetap mengindahkan nilai-nilai kesantunan, kepatutan, akhlak mulia, serta menjauhkan diri dari praktik politik kotor, seperti kampanye hitam, provokasi, intimidasi, ujaran kebencian, hoaks, fitnah, politik uang, dan politik SARA," katanya.
Dia juga berharap, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan media massa memerankan diri sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Mereka harus ikut serta membantu mendinginkan suasana selama masa kampanye. Dengan begitu, kata dia, pesta demokrasi yang menjadi hajatan nasional bangsa Indonesia dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan menggembirakan.
"Tujuan Pemilu tidak hanya sekadar memilih dan mengganti pemimpin saja, tetapi lebih dari itu adalah membangun sebuah peradaban bangsa yang religius, maju, demokratis, berdaulat, adil, dan sejahtera," katanya. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved