Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PROVINSI Papua Barat memiliki potensi kerawanan tertinggi pada Pemilu Serentak 2019. Fakta itu didapat dari pemaparan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019.
IKP 2019 memuat 15 provinsi yang tingkat kerawanannya di atas rata-rata nasional atau skornya di atas 49,0.
"Papua Barat tertinggi dengan skor 52,83," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (25/9).
Kerawanan pemilu juga cukup tinggi di Papua dengan skor 49,86; Maluku Utara 48,89; Aceh 50,59; Sulawesi Tenggara 50,86; dan Sulawesi Selatan 50,26.
Angka kerawanan pemilu di Maluku mencapai 51,02; Lampung 49,56; Sumatera Barat 51,21; Jambi 49,3; Daerah Istimewa Yogyakarta 52,14; Nusa Tenggara Barat 49,59; Nusa Tenggara Timur 50,52; Sulawesi Utara 50,2 dan Sulawesi Tengah 50,5.
Riset IKP 2019 terbagi empat dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan yang bebas serta adil, kontestasi, dan partisipasi. Setiap provinsi memiliki karakteristik kerawanan berbeda.
"Seperti Papua Barat, Sumatera Barat, dan Maluku yang memiliki kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi," ucap Afif.
IKP merupakan upaya Bawaslu memetakan dan mendeteksi dini berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan wakil presiden.
Objek riset IKP meliputi 514 kabupaten atau kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. (Medcom/OL-2)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved