Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan berkomitmen mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dana pemilu. Meski tercatat sebagai Partai yang melaporkan dana awal tertinggi sebesar Rp105 miliar, dana tersebut adalah dana akumulatif para caleg yang dikelola dengan cara gotong royong.
“Kami bertindak rasional dan transparan. Banyak yang belum berada dalam spirit itu, hanya melaporkan jutaan rupiah saja. Ini pengkerdilan rasionalitas publik dan tembok tebal bagi terwujudnya transparansi keuangan partai," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Senin (24/9).
Hasto menegaskan partainya konsisten di dalam membangun transparansi di internal partai.
“Kami telah mengawali rekening gotong royong, berupa rekening iuran anggota partai, yang diaudit akuntan publik. PDI Perjuangan menerima sertifikasi ISO 9001:2015 dan merupakan satu-satunya partai penerima ISO di negara-negara ASEAN. Kami melarang calon-calon Pilkada berstatus tersangka dan caleg legislatif bebas dari caleg koruptor. Semua demi tanggung jawab untuk manajemen partai yang semakin transparan,” jelasnya
Begitu juga dengan pengelolaan dana pemenangan pilkada, semua pihak bergotong royong untuk pemenangan.
“Bahkan dana yang berasal dari paslon pun, termasuk dana saksi dikelola dengan baik, dan hal tersebut diterapkan dalam Pilkada," tegas Hasto. (RO/OL-2)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved