PKB Minta Polemik Atribut Parpol Saat Deklarasi Kampanye Damai tidak Dibesar-besarkan

SEKRETARIS Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai adanya atribut partai dalam Deklarasi Kampanye Damai tidak perlu dilebih-lebihkan polemik. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa memantau kejadian di luar lokasi deklarasi.

"KPU tidak bisa mengontrol semua karena spontan dukungan dari para relawan pasangan calon, termasuk dari pasangan Jokowi-Amin," kata Karding di Jakarta, Senin (24/9)

Dia menjelaskan memang ada kesepakatan partai politik (parpol) peserta Deklarasi Kampanye Damai tidak membawa alat peraga dari parpol masing-masing. Seluruh parpol telah menaati sebatas di wilayah-wilayah yang disepakati sebagai wilayah kampanye damai.

Karding mengatakan ikut karnaval dan melihat masyarakat, relawan, serta parpol riang gembira mengikuti acara tersebut. Tidak ada hal aneh yang dipersoalkan.

"Justru saya melihat partisipasi dan keriangan masyarakat sesuai tujuan kita yaitu membangun pemilu yang kompetisinya dibangun atas suasana riang gembira," ujar dia.

Di sisi lain, Karding mengaku melihat sebuah foto di Twitter yang memperlihatkan bendera Demokrat di belakang Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berjalan pada karnaval Deklarasi Kampanye Damai. Hal itu, menurut dia, perlu diklarifikasi.

Sebelumnya, SBY walkout dalam acara karnaval Deklarasi Kampanye Damai Pemilu  2019 di Monas, Jakarta, Minggu (23/9). Partai Demokrat protes kepada KPU karena banyak kesepakatan dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilu  2019 yang dilanggar, misalnya atribut partai politik dalam acara itu. (OL-2)