Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PARTAI politik pengusung bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang rencananya dilakukan pada Rabu (5/9) karena ditemukan daftar pemilih ganda.
"Dari 137 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ada 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah pemilihan," kata Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/9).
Dia mengatakan parpol koalisi Prabowo-Sandiaga meminta agar KPU sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyerahkan DPS yang sudah diperbaharui.
Menurut dia, dari hasil penyisiran parpol koalisi Prabowo-Sandiaga, ada di beberapa daerah pemilihan ditemukan beberapa nama ganda bahkan ada satu nama yang tergandakan sampai 11 kali dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Menurut KPU, jumlah DPS yang sudah diperbaharui sebanyak 185 juta orang, ada kenaikan dari yang diserahkan kepada kami. Lalu bayangkan dari 137 juta DPS, ada 25 juta suara ganda, kami ingin ada klarifikasi bersama," ujarnya.
Mustafa mengatakan dugaan jumlah suara ganda sebanyak 25 juta, sama dengan 18% suara nasional sehingga pihaknya menginginkan agar suara publik harus dijaga kedaulatannya.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan apa yang ditemukan sangat mengagetkan karena ada 25 juta data pemilih ganda.
Menurut dia, dari data yang diperbaharui KPU terkait DPS ada 185 juta suara namun yang dimiliki parpol hanya 137 juta.
Dia meminta KPU agar memberikan waktu kepada parpol melakukan penyisiran dan memberikan masukan terkait DPT.
"Kami ingin agar pencalonan presiden berlangsung jujur dan adil agar demokrasi yang berjalan dapat dipercayai masyarakat untuk menyalurkan suaranya," katanya.
Muzani meminta KPU bersikap profesional, jujur dan independen agar kepercayaan publik tidak sia-sia.
Hadir dalam konferensi pers tersebut Sekjen PAN Edy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, dan Direktur Data dan Informasi DPP PKS Nuriman. (OL-2)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
KPU bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih di tempat ibadah.
Kurangnya sosialiasi dikhawatirkan dapat meningkatkan angka golput di pemilu. Surya sangat berharap proses demokrasi bisa berjalan dengan lebih baik secara berkelanjutan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved