Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan agar tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2019 dilengkapi dengan close circuit television (CCTV). Hal itu untuk mencegah terjadinya kecurangan.
"Saya mengusulkan dipasang CCTV agar tidak terjadi kecurangan saat perhitungan suara," ujar Firman dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/8).
Firman menilai jika hanya mengandalkan saksi, pengamanan selama proses penghitungan suara belum maksimal. Apalagi belum ada pedoman standar mengenai tugas dan kewajiban saksi-saksi dari setiap partai politik.
"Pada banyak daerah, kerap ditemukan saksi yang tidak berfungsi dengan baik. Koordinasi dengan panitia TPS juga kerap tidak berjalan dengan baik," ucap Firman.
Komisioner KPU Ilham Saputra tidak sepakat dengan usulan Firman. Pasalnya, dengan jumlah TPS yang mencapai 800 ribu lebih, anggaran yang diperlukan tentu sangat besar.
"Bayangkan ada sekitar 803.000 TPS, kalau dikali pengadaan CCTV seharga Rp2 juta-Rp3 juta, besar sekali anggarannya," ujar Ilham.
Namun, Ilham berjanji akan mencari jalan alternatif untuk mencegah kecurangan saat proses rekapitulasi suara. KPU akan mencari cara agar saksi-saksi dan petugas di TPS nantinya bekerja maksimal. (Medcom/OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved