Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyambangi Polda Metro Jaya. Bawaslu RI dan Polda Metro Jaya bertemu untuk membicarakan persiapan Pemilu 2019.
"Kami melakukan Focus Group Discussion (FGD) tentang persiapan pemilu, keamanan pemilu," kata Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar di depan Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, Selasa (28/8).
Polisi telah mengantongi sejumlah potensi pelanggaran atau indeks yang akan muncul pada pesta demokrasi yang akan berlangsung 17 April 2019. Menurut Fritz, potensi pelanggaran paling tinggi terjadi pada masa kampanye.
"Tren pelanggaran paling banyak terjadi yakni pada saat pencalonan, pada saat kampanye dan masa tenang. Itu tiga kasus paling tinggi sebenarnya dan paling tinggi di antaranya adalah masa kampanye," ungkapnya.
Fritz meyakini, pada saat pemungutan suara tidak begitu banyak terjadi pelanggaran. Sebab, kata dia, pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) akan mengawasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran tersebut.
"Melihat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 lalu, ada peran pengawas di TPS-TPS. Sehingga tidak terjadi pelanggaran pada hari pemungutan suara," ujar dia.
Lebih lanjut, dalam pengamanan pemilu 2019 Fritz mengaku polisi akan mengerahkan sejumlah aparat kemanan. Namun, dia tidak mengetahui berapa jumlah yang akan diterjunkan.
"Belum (tahu berapanya), tapi memang polisi harus menyiapkan (aparat keamanan), Pemilu ini kan bakal ada 28 ribu TPS. Sangat berbeda dengan Pilkada hanya 15 ribu TPS. Jadi, banyak yang harus disiapkan oleh Polda Metro Jaya dalam proses pengamanan," pungkas dia. (Medcom/OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
KPU bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih di tempat ibadah.
Kurangnya sosialiasi dikhawatirkan dapat meningkatkan angka golput di pemilu. Surya sangat berharap proses demokrasi bisa berjalan dengan lebih baik secara berkelanjutan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved