Minggu 01 Februari 2015, 00:00 WIB

Korupsi masih Ancam Integritas Pengadilan

Korupsi masih Ancam Integritas Pengadilan

ilustrasi

 

KETUA Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menilai isu korupsi masih tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Jika hal itu tak segera ditangani serius, kepercayaan publik diyakininya semakin turun.

"Saya menilai pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individual, tetapi juga disebabkan lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan yang mengancam integritas lembaga maupun individu di dalam lembaga," kata Hatta dalam orasi ilmiahnya saat dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.

Hadir dalam acara pengukuhan itu, antara lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman, dan Menko Perekonomian Sofjan Djalil.

Hatta mengatakan saat ini bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir 'siapa yang salah' ke arah 'apa yang salah'.

Oleh karena itu, kata dia, upaya memperkuat integritas pengadilan seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, melainkan juga difokuskan pada upaya memperbaiki sistem.

"Karena itu, praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diawasi secara komprehensif," katanya.

Hatta menambahkan, kritik yang muncul terhadap lembaga peradilan bukan merupakan gejala di Indonesia saja, melainkan di seluruh dunia. Pada negara maju, kritik yang dilontarkan masyarakat pencari keadilan, terutama dari kalangan ekonomi, jauh lebih gencar.

Saat menyampaikan Refleksi MA Tahun 2014 pada awal Januari lalu, Hatta secara terbuka menyatakan jumlah pengaduan pelanggaran disiplin aparatur pengadilan sepanjang 2014 ada sekitar 2.000-an lebih.

Jumlah pengaduan itu semakin menurun dalam tiga tahun terakhir. Namun, penjatuhan hukuman disiplin kepada hakim, pegawai kepaniteraan, dan pegawai nonteknis di lingkungan MA justru semakin meningkat yang jumlahnya mencapai 209. (Ind/Ant/P-1)

Baca Juga

Dok.MI

MA Anulir Regulasi Pencalegan Eks Terpidana

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 29 September 2023, 19:29 WIB
MA membatalkan regulasi terkait syarat mantan terpidana caleg yang tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 tentang Pencalonan...
Antara

Ganjar Tahu Khofifah dan Mahfud MD Berpotensi Dampingi Dirinya

👤 Sri Utami 🕔Jumat 29 September 2023, 18:59 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah indar Parawansa dan Menko Polhukam Mahfud MD berpotensi dampingi Ganjar...
Antara

Polri Siapkan 9 Satgas Pengaman Pemilu 2024

👤 Rifaldi Putra Irianto 🕔Jumat 29 September 2023, 18:53 WIB
Polri telah mempersiapkan sembilan skema satuan tugas (satgas) yang berbeda dalam Operasi Mantap Brata untuk pengamanan pemilihan Umum...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

MI TV

Selengkapnya

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya