Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KEMENANGAN Partai NasDem di 11 dari 17 provinsi pada pemilihan gubernur di Tanah Air semakin menegaskan bahwa pemilihan figur yang memiliki popularitas dan akseptabilitas tinggi merupakan kunci keberhasilan. Skema yang telah diterapkan NasDem menjadi bekal positif menyongsong pilpres mendatang.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan, mengatakan mesin politik tidak selalu menjadi faktor signifikan dalam pilkada. Faktor paling utama ialah bagaimana cara parpol menominasikan kandidat.
"Kemampuan NasDem untuk berani beraliansi mencalonkan figur-figur yang dianggap memiliki akseptabilitas yang tinggi dengan masyarakat, serta memiliki kualifikasi yang cukup baik tanpa dihalangi apakah calonnya itu mau membeli mahar atau tidak. Itulah yang membuat NasDem lebih leluasa untuk memilih calon-calon yang lebih akseptabel," katanya, Rabu (27/6).
Langkah NasDem, sambung dia, mungkin agak sulit diikuti parpol lain. Menurutnya, meski sejumlah parpol melihat ada calon yang popular dan akseptabilitas tinggi, namun tetap tidak mudah bagi mereka untuk langsung mengusung figur tersebut. Maklum, masih ada proses lain yang perlu ditempuh, seperti transaksi politik berupa mahar dan lain sebagainya.
Guna mempersiapkan diri menghadapi pilpres, imbuhnya, ada 3 hal yang penting diperhatikan NasDem. Pertama, hasil pilkada 2018 sejatinya menjadi satu tanda bahwa NasDem mulai bergerak. Kedua, memastikan NasDem nanti mencalonkan seorang capres yang kira-kira memperoleh akseptabilitas tinggi di masyarakat.
"Ketiga, Nasdem harus berusaha mencalonkan kader-kader untuk anggota legislatif yang juga bisa menjadi tokoh-tokoh di tingkat lokal di dapil masing-masing. Kalau itu dilakukan maka NasDem akan punya dukungan yang lebih baik pula," tutup Djayadi. (OL-5)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
Deklarasi dukungan akan dilakukan pada Minggu (7/4) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (7/4).
Sebanyak 20 penyelam yang menamakan diri Divers Relawan Jokowi (DRJ) dari komunitas Masyarakat Maritim Indonesia membentangkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved