Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENANGAN Partai NasDem di 11 dari 17 provinsi pada pemilihan gubernur di Tanah Air semakin menegaskan bahwa pemilihan figur yang memiliki popularitas dan akseptabilitas tinggi merupakan kunci keberhasilan. Skema yang telah diterapkan NasDem menjadi bekal positif menyongsong pilpres mendatang.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan, mengatakan mesin politik tidak selalu menjadi faktor signifikan dalam pilkada. Faktor paling utama ialah bagaimana cara parpol menominasikan kandidat.
"Kemampuan NasDem untuk berani beraliansi mencalonkan figur-figur yang dianggap memiliki akseptabilitas yang tinggi dengan masyarakat, serta memiliki kualifikasi yang cukup baik tanpa dihalangi apakah calonnya itu mau membeli mahar atau tidak. Itulah yang membuat NasDem lebih leluasa untuk memilih calon-calon yang lebih akseptabel," katanya, Rabu (27/6).
Langkah NasDem, sambung dia, mungkin agak sulit diikuti parpol lain. Menurutnya, meski sejumlah parpol melihat ada calon yang popular dan akseptabilitas tinggi, namun tetap tidak mudah bagi mereka untuk langsung mengusung figur tersebut. Maklum, masih ada proses lain yang perlu ditempuh, seperti transaksi politik berupa mahar dan lain sebagainya.
Guna mempersiapkan diri menghadapi pilpres, imbuhnya, ada 3 hal yang penting diperhatikan NasDem. Pertama, hasil pilkada 2018 sejatinya menjadi satu tanda bahwa NasDem mulai bergerak. Kedua, memastikan NasDem nanti mencalonkan seorang capres yang kira-kira memperoleh akseptabilitas tinggi di masyarakat.
"Ketiga, Nasdem harus berusaha mencalonkan kader-kader untuk anggota legislatif yang juga bisa menjadi tokoh-tokoh di tingkat lokal di dapil masing-masing. Kalau itu dilakukan maka NasDem akan punya dukungan yang lebih baik pula," tutup Djayadi. (OL-5)
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Profil Immanuel Ebenezer, dari relawan Jokowi hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kini tersangka KPK kasus pemerasan sertifikat K3.
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
NAMA Menteri BUMN Erick Thohir terus digadang-gadang menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto. Apalagi dengan kepastian Muhaimin Iskandar
MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menanggapi dirinya masuk sebagai usulan calon wakil presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024
Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru tentang dinamika elektoral tokoh menjelang Pilpres 2024. mayoritas pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lebih mendukung Ganjar Pranowo
Ia menilai merusuhan yang menelan korban tewas hingga 10 orang itu seharusnya tak boleh terjadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved