Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KAMPANYE hitam yang mulai muncul jelang masa tenang pilkada serentak 2018 menandakan demokrasi di Indonesia masih belum matang. Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
"Kenapa sering terjadi kampanye hitam di Indonesia, di masa tenang? Karena demokrasi kita belum matang, pemilih kita masih lebih emosional sehingga lebih cepat merepson terhadap isu-isu yang sifatnya personal," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (23/6).
Masa tenang, lanjut Yunarto, menjadi salah satu taktik bagi pasangan calon (paslon), tim sukses, ataupun pendukungnya untuk memanfaatkan waktu yang masih tersisa tanpa harus 'melanggar aturan kampanye'. Terlebih lagi, penggunaan media sosial kini terbuka luas sebagai media untuk menyebarkan kampanye hitam.
Pengguna medsos saat ini, kata Yunarto, tidak hanya berasal dari kalangan muda saja, tetapi juga orang tua. Ia mengatakan bahwa hampir 40% pemilih di Indonesia adalah pengguna medsos. Ia pun mencontohkan media sosial seperti Facebook yang tidak hanya digunakan oleh anak muda saja, tetapi juga para orang tua.
Kendati demikian, sambungnya, anak muda tidak mudah terpengaruh oleh kampanye hitam yang merebak di medsos. "Dari segi efektivitas anak muda paling susah untuk ditembus, karena kekritisan mereka untuk menyaring informasi hoaks lebih bagus, dibandingkan orang tua. Orang tua ini lah yang lebih mudah terkena hoaks tadi," pungkasnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Profil Immanuel Ebenezer, dari relawan Jokowi hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kini tersangka KPK kasus pemerasan sertifikat K3.
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
NAMA Menteri BUMN Erick Thohir terus digadang-gadang menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto. Apalagi dengan kepastian Muhaimin Iskandar
MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menanggapi dirinya masuk sebagai usulan calon wakil presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024
Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru tentang dinamika elektoral tokoh menjelang Pilpres 2024. mayoritas pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lebih mendukung Ganjar Pranowo
Ia menilai merusuhan yang menelan korban tewas hingga 10 orang itu seharusnya tak boleh terjadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved