Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KAMPANYE hitam yang mulai muncul jelang masa tenang pilkada serentak 2018 menandakan demokrasi di Indonesia masih belum matang. Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
"Kenapa sering terjadi kampanye hitam di Indonesia, di masa tenang? Karena demokrasi kita belum matang, pemilih kita masih lebih emosional sehingga lebih cepat merepson terhadap isu-isu yang sifatnya personal," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (23/6).
Masa tenang, lanjut Yunarto, menjadi salah satu taktik bagi pasangan calon (paslon), tim sukses, ataupun pendukungnya untuk memanfaatkan waktu yang masih tersisa tanpa harus 'melanggar aturan kampanye'. Terlebih lagi, penggunaan media sosial kini terbuka luas sebagai media untuk menyebarkan kampanye hitam.
Pengguna medsos saat ini, kata Yunarto, tidak hanya berasal dari kalangan muda saja, tetapi juga orang tua. Ia mengatakan bahwa hampir 40% pemilih di Indonesia adalah pengguna medsos. Ia pun mencontohkan media sosial seperti Facebook yang tidak hanya digunakan oleh anak muda saja, tetapi juga para orang tua.
Kendati demikian, sambungnya, anak muda tidak mudah terpengaruh oleh kampanye hitam yang merebak di medsos. "Dari segi efektivitas anak muda paling susah untuk ditembus, karena kekritisan mereka untuk menyaring informasi hoaks lebih bagus, dibandingkan orang tua. Orang tua ini lah yang lebih mudah terkena hoaks tadi," pungkasnya. (OL-5)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
Deklarasi dukungan akan dilakukan pada Minggu (7/4) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (7/4).
Sebanyak 20 penyelam yang menamakan diri Divers Relawan Jokowi (DRJ) dari komunitas Masyarakat Maritim Indonesia membentangkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved