Hakim MK Ingatkan Vicky Prasetyo yang Terlambat Datang ke Sidang

PASANGAN Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 1 Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi menggugat hasil Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Hasil Pemilihan Umum di MK, Kamis (9/1), Vicky datang terlambat. 

Berdasarkan jadwal, sidang tersebut dimulai sekitar pukul 08.00 WIB. Namun, Vicky baru tiba di ruang sidang pukul 10.00.

Ketua MK Suhartoyo kemudian mempertanyakan alasan Vicky Prasetyo terlambat datang. "Maaf Yang Mulia, tadi dari Bekasi sudah 3 jam dari sebelumnya. Mohon maaf Yang Mulia dan semuanya," jawab Vicky.

Baca juga : Vicky Prasetyo Ajukan Gugatan Sengketa Pilkada Pemalang

Meski terlambat, sidang gugatan hasil Pilkada Pemalang 2024 tetap dilanjutkan dengan agenda membacakan pokok-pokok permohonan dari pemohon.

Kuasa Hukum Vicky-Suwendi Marlonicus Sihaloho mengungkapkan pihaknya menemukan kecurangan pada Pilkada Pemalang. Di antara bentuk kecurangan yang didalilkan ialah terdapat bingkisan yang diberikan kepada masyarakat menjelang hari pemilihan. Bingkisan tersebut, menurut pemohon, berisi uang dan barang dengan identitas paslon lain.

"Pemohon menemukan banyak bingkisan berisi beberapa barang dengan logo pasangan calon ketiga, yaitu Anom Widiyantoro-Nurkholes, yang diselipkan amplop berisi uang Rp100.000 dan diberikan secara diam-diam kepada warga," ujar Marlonicus.

Baca juga : Kubu Andika-Hendi Singgung Peran Jokowi dalam Memenangkan Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah 

Selain bingkisan berisi barang dan amplop, pemohon juga mengungkit temuannya terkait surat suara di lokasi pemilihan yang telah berisi pilihan paslon lain yang dalam hal ini menjadi pihak terkait. Menurut pemohon, hal tersebut telah diketahui petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang. 

Namun, hal tersebut tidak digubris oleh para petugas. "Setelah terdapat beberapa kegaduhan dari masyarakat, para petugas saja meminta masyarakat setempat untuk tenang," kata Marlonicus.

Kemudian pemohon juga mengungkapkan temuan kotak suara di toilet KPU Kabupaten Pemalang. Kotak suara itu disebut pemohon seolah hendak dimusnahkan. Karenanya, ini menimbulkan kecurigaan ada kecurangan di balik temuan tersebut. 

Baca juga : Gen Z dan Arah Baru Demokrasi di Indonesia

Dari dalil-dalil yang disampaikan, kubu Vicky-Suwendi menilai ada pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam petitumnya, pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024. 

Pemohon juga dalam perkara ini meminta agar Majelis nanti memerintahkan termohon, yakni KPU Kabupaten Pemalang untuk melakukan pemungutan suara ulang.

"Memerintahkan termohon untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dengan transparan dan jujur," katanya.

Persidangan pun diakhiri dengan penjadwalan sidang berikutnya, yakni penyampaian jawaban dari termohon dan pihak terkait. Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan bahwa sidang perkara ini akan kembali digelar pada Senin (20/1/2025) pukul 13.00. Suhartoyo mengingatkan Vicky untuk hadir tepat waktu.

"Jadi untuk (perkara) 115, sidang berikutnya 20 Januari 2025 hari Senin pukul 13.00 ya. Jangan terlambat lagi ya. Untuk agendanya mendengar jawaban termohon, KPU dari Pemalang, pihak terkait," kata Suhartoyo. (Z-2)