Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tegal, Jawa Tengah, mencatat pada Pilkada 2024, ada sebanyak 20 saran perbaikan, 23 dugaan pelanggaran yang ditangani, 67 imbauan dan 1 dicabut laporannya.
Hal itu terungkap saat Bawaslu Kota Tegal menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Refleksi Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak 2024, di sebuah hotel di kawasan Obyek Wissata (OW) Guci, Kabupate Tegal, yang keterangan resminya diterima Sabtu (14/12).
Ketua Bawaslu Kota Tegal Fauzan Hamid, menyampaikan penyelenggaraan evaluasi diadakan lebih awal agar masih dalam suasana pemilihan serentak. Perlu diketahui, tugas Bawaslu tidak hanya fokus pada pengawasannya saja tetapi juga pada pencegahan dan penanganan.
"Patut disyukuri semua dinamika di sepanjang tahun 2024 mulai dari Pilpres, Pileg hingga Pilkada bisa dilalui dengan aman, lancar dan sukses, meski ada beberapa temuan kendala namun bisa terselesaikan dengan baik," ujar Fauzan.
Menurut Fauzan, untuk mewujudkan pemilihan yang sukses di sepanjang tahun 2024 juga telah dilaksanakan Bawaslu. Seperti sosialisasi pengawasan, pengawasan partisipatif, pengawasan seluruh tahapan pemilihan , rakor dengan stakeholder, rakernis dengan jajaran pengawas."Termasuk apel siaga pengawasan hingga fasilitasi penertiban APK," jelas Fauzan.
Pj Wali Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono, menyampaikan Pilkada di Kota Tegal telah berlangsung aman, lancar dan sukses. Semuanya berkat kerja keras bersama, baik KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri yang bersinergi. Termasuk pada tahapan pengawasan, yang tidak hanya fokus pada pengawasannya saja tetapi upaya pencegahan agar setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan aturan.
"Yang perlu diperhatikan pada setiap pemilihan yakni terkait dengan partisipasi masyarakat, mengingat sebagian masyarakat Kota Tegal bekerja merantau seperti pengusaha warteg, maupun mereka yang bekerja sebagai nelayan," ujarnya.
Agus Dwi, menyebut Angka partisipasi pemilih pada Pilkada kemarin yang mencapai 69,34% tentunya harus bisa menjadi evaluasi sehingga semua unsur penyelenggara Pemilu memiliki kiat agar angka partisipasi pemilih bisa terus meningkat.
Meskipun angka partisipasi pemilih tersebut terbilang cukup dan tidak rendah, karena di beberapa daerah angka partisipasi pemilihnya justru di bawah Kota Tegal.
"Namun demikian, upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pemilih harus terus dilakukan. Pascapelakasanaan Pilkada masyarakat agar tetap menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan. Jangan sampai berbeda pilihan menjadikan saling bermusuhan, tapi harus bersikap bijak, dewasa dan menjaga situasi tetap kondusif," pinta Agus Dwi.
Acara dihadiri Pj Wali Kota Tegal, Ketua KPU Kota Tegal, Forkopimda, Kepala Bakesbangpol Kota Tegal, Camat, anggota Bawaslu, organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa dan awak media. (N-2)
Dengan sistem presidensial, dia mengatakan bahwa presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius.
Pelanggaran tersebut mulai dari kasus dugaan netralitas, pemakaian fasilitas negara, hingga politik uang
Terkait momentum rekapitulasi suara, Bawaslu harus memastikan tidak ada perolehan suara yang dimanipulasi.
Anggota sekaligus Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kota Jakarta Timur Rio Verieza mengatakan, tidak ada motif politis dan iming-iming uang di balik tindakan kedua orang tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved