Partisipasi Pemilih Rendah, Pemerintah Wacanakan Revisi Jarak Pilpres dengan Pilkada

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan pemerintah membuka kemungkinan adanya revisi sistem pemilu, termasuk soal jarak pelaksanaan antara pemilu presiden (Pilpres) dengan Pilkada. Hal itu merespons partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 rendah.

“Revisi jarak Pilpres ke Pilkada Semua masih mungkin, karena usulan-usulan itu masuk ke kami. Usulan memisahkan antara Pilkada dan pemilihan legislatif (Pileg) yang lebih jauh lagi atau memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal," tutur Bima di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (30/11).

Bima menerangkan partisipasi pemilih pada Pilkada di beberapa daerah menunjukkan tren penurunan.

"Ya, memang masih kita tunggu data dari teman-teman KPU secara keseluruhan. Memang di beberapa daerah terlihat sekali menunjukkan angka yang berbeda, yang lebih rendah," ungkap Bima.

Bima membeberkan salah satu penyebab rendahnya partisipasi karena kejenuhan masyarakat akibat jadwal pemilu yang terlalu berdekatan.

"Ya, mungkin juga ini dikarenakan ada kejenuhan antara pelaksanaan pileg, pilpres dengan Pilkada, terlalu berdekatan," pungkas politikus PAN itu.

Sebelumnya, KPU mengungkap angka sementara tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024, yakni di bawah 70%. Menurut Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz, itu merupakan angka rata-rata secara nasional

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal