Wamendagri Ungkap Tiga Faktor Penyebab Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Rendah

WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengakui soal minimnya partisipasi warga dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. 

"Ketika kemarin keliling ke TPS-TPS,  kita melihat antusiasme yang tidak setinggi pilpres dan pileg,"kata Bima kepada wartawan usai menghadiri acara peluncuran Lorena Sport di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/11) siang. 

Faktor Penyebab Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Rendah

Menurut Wamen Bima ada banyak kemungkinan yang menjadi penyebabnya turunnya jumlah warga pemilih yang memberikan hak suaranya pada penvoblosan di pilkada yang digelar Rabu (27/11) lalu.

Baca juga : KPU: Tingkat Partisipasi Pilkada di Bawah 70 Persen

1. Jumlah TPS

Bima mengatakan faktor pertama ialah karena jumlah TPS lebih sedikit dan pemilihnya lebih banyak, sehingga ada kesulitan tertentu dari pemilih untuk datang ke TPS.

"Jadi mungkin berbeda waktu pileg, pilpres, orang itu lebih mudah datangnya. Jaraknya lebih mudah," ujarnya.

2. Faktor paslon

Yang kedua, lanjutnya, kondisi saat ini berbeda. Ketika pileg semua caleg mengkondisikan pemilih atau konstiuennya untuk memilih.

Baca juga : Hujan, Partisipasi Pemilih Pilkada Bangka Belitung Turun jadi 60 Persen

"Sekarang kan beda. Kalau sekarang kan paslon,"katanya.

3. Masyarakat Jenuh

Kemudian yang ketiga, kata dia, ada faktor rentang waktu antara pelaksanaan pilkada dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang berdekatan. Sehingga terjadi kejenuhan.

"Mungkin jarak antara pileg ,pilpres agak berdekatan dengan pilkada serentak ini jadi mungkin ada kejenuhan di situ dan lain-lain,"ungkapnya.

Baca juga : Parpol Perlu Evaluasi Tingginya Golput di Pilkada Jakarta 2024

Atas kondisi tersebut, Bima mengatakan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Dia menyebut partisipasi politik ini sebagai salah satu penentu, legitimasi pemerintah. 

"Menurut saya wajib kita evaluasi secara keseluruhan karena  partisipasi politik ini menentukan juga legitimasi pemerintah".

"Kalau kita lihat mungkin jangan-jangan tidak sampai 70 persen. Tapi datanya belum kita kompilasikan, nanti akan kita lihat lah,"katanya. 

Baca juga : Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Turun, Partai Mesti Evaluasi Proses Rekrutmen Politik

Terkait ini, Wamen mengatakan, pihaknya akan membuka ruang untuk berdiskusi secara menyeluruh  tentang sistem pemilu, sistem pilkada seperti apa. 

Dia menyebut, ada isu tentang keserentakan, ada isu tentang pemilihan lokal dan nasional yang dipisah. Kemudian ada juga isu tentang dapil atau distrik magtitude, ada isu proporsional terbuka dan tertutup, ada isu antara langsung dan tidak langsung, ada usulan pilkada asimetris

"Jadi dimensinya banyak, belum ada draft tertentu. Yang penting kita buka nanti setelah tahapan pilkada selesai. Kita buka ruang bagi semua untuk berdiskusi memberikan masukan di draft Undang-undang yang baru nanti,"tutupnya. (DD/P-5)