Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
PSI meminta PDIP legawa dalam menyikapi hasil Pilkada 2024. PDIP mesti lapang dada dan ikhlas menerima hasil Pilkada 2024.
Dia melihat kekalahan di banyak pilkada harus disikapi bijak oleh PDIP. Jangan sampai, PDIP malah menyalahkan pihak lain.
Menurut dia, PDIP harus melakukan introspeksi di internal partai. Sehingga, dapat melakukan evaluasi terkait Pilkada 2024.
“Cobalah belajar menerima dengan lapang dada dan ikhlas,” kata juru bicara DPP PSI, Wiryawan, dalam keterangan yang dikutip Sabtu (30/11).
PDIP, sambungnya, harus melihat sisi positif terkait penyelenggaraan Pilkada 2024. Wiryawan menyayangkan ada statemen negatif yang justru menciptakan opini negatif.
"Yang ujung-ujungnya hanya ingin membuat kekacauan di ruang percakapan publik,” ujar Wiryawan.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada sisi gelap demokrasi. Hasto menilai sisi gelap ini digerakkan oleh ambisi kekuasaan.
“Sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi. Kedua gerakan parcok, partai cokelat, dan ketiga adalah Pj kepala daerah,” ujar Hasto, Kamis (28/11) lalu. (Medcom/P-3)
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak santri Hidayatullah mencintai hutan melalui gerakan menanam pohon dan menyerahkan 1.015 bibit produktif.
Di bulan Ramadan ini, PSI Kota Semarang melakukan aksi nyata berbagi takjil kepada masyarakat.
Sekjen PSI sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan ajaran Islam memiliki landasan teologis kuat untuk menjaga lingkungan dan hutan dalam perspektif ekoteologi.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved