PDIP Tuding Ada Kecurangan pada Pilkada Jakarta

KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengeklaim pihaknya menemukan kecurangan pada Pilkada Jakarta 2024, seperti mobilisasi bansos dan pengerahan aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Pihaknya menduga ada kesengajaan dalam menetapkan Pj Gubernur Jakarta oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

Ia menduga Jokowi menginginkan Pj Gubernur Jakarta untuk melakukan pergantian pejabat di sejumlah wilayah untuk membantu memenangkan Ridwan Kamil-Suswono. "Contohnya di DKI Jakarta terjadi pergantian PJ Kepala Daerah dan ironinya PJ Kepala Daerah di DKI Jakarta melanggar ketentuan dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa PJ Kepala Daerah dilarang melakukan pergantian pejabat dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon," kata Ronny, saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

"Faktanya bahwa PJ Kepala Daerah DKI Jakarta mengganti camat di 12 wilayah. Jadi indikasinya rotasi ini untuk memenangkan pasangan RIDO (Ridwan Kamil-Suswono), karena kita akan berhitung lagi bagaimana mobilisasi bansos, kemudian bagaimana pengerahan perangkat ASN," tambahnya. 

Baca juga : PDIP Soroti Partisipasi Pemilih Turun pada Pilkada 2024

Ronny mengaku pihaknya akan mendalami lebih lanjut terkait dugaan kecurangan tersebut. Ia mengaku akan membawa bukti kecurangan itu jika nanti hasil Pilkada digugat ke Mahkamah Konstitusi. 

"Ini akan kita berhitung lagi nanti di Mahkamah Konstitusi. Jadi posisi kami di DKI Jakarta yang kami temukan, yang terang-terangan terjadi pelanggaran hukum ialah dari PJ Kepala Daerah. Yang kami melihat ini tujuan Joko Widodo coba mempertahankan kekuasannya di Jakarta," katanya.

Lebih lanjut, Ronny mengaku terlepas dari dugaan kecurangan itu, masyarakat Jakarta ternyata lebih memilih pasangan Pramono-Rano Karno. Hal tersebut berdasarkan hasil real count internal yang menyatakan Pramono-Rano memperoleh 50,07% suara unggul dari Ridwan Kamil-Suswono yang memperoleh 39,40%.

"Sekali lagi, pemilih DKI Jakarta bisa memisahkan bahwa pemilih DKI Jakarta bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani. Dan hari ini kita lihat bahwa yang menang adalah pasangan Pramono-Rano," katanya. (Z-2)