Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MINAT Warga masyarakat Aceh untuk memilih pada saat Pilkada pada Rabu (27/11) kemarin, tergolong sangat rendah. Hal ini menggambarkan partisipasi mereka dalam pemungutan suara guna menentukan pemimpin untuk periode 5 tahun ke depan sangat kurang atau mengkhawatirkan.
Di Kabupaten Pidie misalnya, dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 313.149 jiwa, sekitar 34% di antaranya tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Hanya sekitar 66% yang datang memberikan suara.
Kondisi ini berbeda dari pilpres pada 14 Februari 2024, sembilan bulan lalu. Demikian dikatakan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KIP Pidie, Sufyan, kepada Media Indonesia, Kamis (28/11).
Sufyan memberi contoh di TPS 001 Desa Pawod, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie misalnya, dari jumlah DPT 356 hanya 268 hadir menggunakan hak pilih. Lalu Daftar Pemilik Khusus (DPK) 8 orang dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 0 atau kosong.
Lebih ironis lagi di TPS 001 Desa Pasar Paloh, Kecamatan Padang Tiji, hanya 200 jiwa yang datang menggunakan hak pilih dari jumlah DPT setempat 464 orang. Sedangkan DKP juga 0.
Tidak diketahui secara pasti faktor penyebab minat masyarakat sangat rendah saat pemungutan suara kali ini.
"Mungkin juga ada pemilih yang menunggu fulus dari serangan fajar. Ketika serangan fajar tidak ada mereka tidak mau hadir ke TPS. Itu mental yang terlanjur terbentuk dari sebelumnya. Padahal, ini penting untuk masa depan pembangunan bangsa" tutur Sufyan.
Pemerhati masalah budaya dan sosial masyarakat di Aceh, Maimun Ibrahim, kepada Media Indonesia menuturkan cukup banyak warga asal berbagai kabupaten/kota yang merantau di Banda Aceh tidak tertarik pulang kampung untuk mencoblos pada 27 November kemarin.
Mereka lebih memilih tetap bekerja atau berkuliah di ibu kota provinsi paling barat Indonesia tersebut. Apalagi untuk pulang ke kampung membutuhkan biaya lumayan besar.
"Beberapa hari ini saya lagi sibuk tugas-tugas di kampus. Jadi bagaimana ini, tidak sempat pulang sekedar untuk mencoblos pilkada," tutur seorang mahasiswa semester terakhir yang menimba ilmu pada sebuah kampus di Banda Aceh.
Ketika ditanya apakah mendaftar sebagai daftar pemilih tambahan di TPS kampus atau sekitar tempat tinggal. Mahasiswa itu mengaku juga sama seperti beberapa temannya yaitu tidak begitu antusias untuk ikut menggunakan hak pilih yang dijamun undang-undang itu. (MR/J-3)
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan akan mempertimbangkan jeda waktu pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam revisi UU Pemilu
Pada 2018 angka partisipasi pemilih berada di angka 74%, dan pada Pilkada 2024, angka partisipasi pemilih hanya 65,97%, jauh dari target 76% yang ditetapkan oleh KPU Jabar.
Ketua KPU Kalsel, Andi Tanri Sompa, mengatakan tingkat partisipasi pemilih sebesar 72,21% tersebut meningkat 8,1% jika dibandingkan Pilgub 2020 lalu yang hanya 64,11%.
Partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 hanya mencapai 68%. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan angka itu berada di bahwa rata-rata nasional.
Kegagalan distribusi Formulir C6 atau undangan untuk mencoblos dinilai mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih yang anjlok secara signifikan.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan pemerintah membuka kemungkinan adanya revisi sistem pemilu, termasuk soal jarak Pilpres dengan Pilkada
WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengakui soal minimnya partisipasi warga dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved