Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Nomor Urut 2, Eddy Santana Putra dan Riezky Aprilia, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan pemerintahan yang transparan di Sumatera Selatan.
Hal ini Riezky Aprilia sampaikan dalam Debat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di Hotel Novotel, Palembang, Minggu (10/11) malam.
Riezky Aprilia mengusulkan beberapa langkah konkret, di antaranya adalah dengan memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Ia menegaskan hal tersebut sejalan dengan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Karena itu, ke depan kami akan memperkuat inspektorat, fungsi inspektorat ke depan sebagai parameter kerja ASN dan birokrasi politik ke depan,” kata Riezky Aprilia.
Riezky juga berjanji untuk melakukan digitalisasi semua perencanaan birokrasi sesuai dengan rapimnas Forkopimda yang akan mendorong digitalisasi dalam e-planning, e-monitoring, e-budgeting, e-catalog, e-vendor.
“Kami pastikan dengan ERA Baru Sumatera Selatan semua akan transparan untuk ke depannya,” sambung Riezky Aprilia.
CALON Wakil Gubernur Sumatera Selatan Nomor Urut 2 Riezky Aprilia, menanggapi pernyataan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3, R.A Noeringhati yang menyoroti maraknya praktik pungli di sekolah
PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 2, Eddy Santana Putra-Riezky Aprilia, akan memberikan bantuan untuk para lansia
Struktur birokrasi yang ada saat ini terlalu panjang, sehingga menciptakan celah penyimpangan yang kerap berulang.
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Melakukan reformasi SDM berarti mengubah pemikiran, skill dan sikap perilaku SDM yang merupakan pegawai pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Transformasi ini menjadi bagian dari strategi nasional reformasi birokrasi digital, yang menuntut kolaborasi seluruh instansi, termasuk Polri.
Kemenimipas terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong transparansi publik dan memperkuat reformasi birokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved