Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN calon bupati dan wakil bupati Minahasa Utara Melky Jakhin Pangemanan-Christian Kamagi mengungguli elektabilitas pasangan Joune Ganda-Kevin William Lotulung berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Academia Indonesia (LSAI) Sulawesi Utara.
Melky-Cristian yang diusung Partai NasDem, PSI, dan Partai Gerindra unggul dengan perolehan 46,74% dibandingkan Joune Kevin dengan 27,62%. Terdapat 25,64% responden yang tidak tahu/tidak menjawab dalam survei ini.
Survei digelar secara tatap muka di Minahasa Utara pada 1-6 Oktober 2024 lewat metode simple random sampling dengan total 993 responden.
"Jika pilihan paslon dilihat dari demografi dan kecamatan, Melky-Christian mendominasi di Kecamatan Likupang Barat, Likupang Timur, Likupang Selatan, Wori, Dimembe, Airmadidi dan Talawaan. Kecamatan Kauditan Melky-Christian unggul tipis atas Joune-Kevin," ujar Direktur Eksekutif LSAI Hendy Rompas, Minggu (10/11).
Hendy mengungkapkan keunggulan paslon Melky-Christian atas paslon Joune-Kevin dipengaruhi sejumlah faktor.
Yang pertama, jika ditelaah dari faktor pentingnya sinergitas dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di Minahasa Utara, 61,77% masyarakat menilai penting dan 29,37% menganggap sangat penting.
Hanya 2,1% yang menganggap kurang penting bersinergi dengan pemerintah pusat dan 6,76% tidak menjawab.
"Kedua, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja petahana sehingga sangat menguntungkan bagi paslon Melky-Christian," tandasnya.
Hendy menambahkan, masyarakat Minahasa Utara sudah cukup memiliki wawasan soal pemilihan yang akan diadakan November 2024.
"Sebanyak 95,1% responden menyebutkan tahu soal pelaksanaan Pilkada 27 November 2024," pungkasnya. (Medcom/P-3)
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved