Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN calon bupati dan wakil bupati Minahasa Utara Melky Jakhin Pangemanan-Christian Kamagi mengungguli elektabilitas pasangan Joune Ganda-Kevin William Lotulung berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Academia Indonesia (LSAI) Sulawesi Utara.
Melky-Cristian yang diusung Partai NasDem, PSI, dan Partai Gerindra unggul dengan perolehan 46,74% dibandingkan Joune Kevin dengan 27,62%. Terdapat 25,64% responden yang tidak tahu/tidak menjawab dalam survei ini.
Survei digelar secara tatap muka di Minahasa Utara pada 1-6 Oktober 2024 lewat metode simple random sampling dengan total 993 responden.
"Jika pilihan paslon dilihat dari demografi dan kecamatan, Melky-Christian mendominasi di Kecamatan Likupang Barat, Likupang Timur, Likupang Selatan, Wori, Dimembe, Airmadidi dan Talawaan. Kecamatan Kauditan Melky-Christian unggul tipis atas Joune-Kevin," ujar Direktur Eksekutif LSAI Hendy Rompas, Minggu (10/11).
Hendy mengungkapkan keunggulan paslon Melky-Christian atas paslon Joune-Kevin dipengaruhi sejumlah faktor.
Yang pertama, jika ditelaah dari faktor pentingnya sinergitas dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di Minahasa Utara, 61,77% masyarakat menilai penting dan 29,37% menganggap sangat penting.
Hanya 2,1% yang menganggap kurang penting bersinergi dengan pemerintah pusat dan 6,76% tidak menjawab.
"Kedua, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja petahana sehingga sangat menguntungkan bagi paslon Melky-Christian," tandasnya.
Hendy menambahkan, masyarakat Minahasa Utara sudah cukup memiliki wawasan soal pemilihan yang akan diadakan November 2024.
"Sebanyak 95,1% responden menyebutkan tahu soal pelaksanaan Pilkada 27 November 2024," pungkasnya. (Medcom/P-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved