Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PASANGAN calon bupati dan wakil bupati Minahasa Utara Melky Jakhin Pangemanan-Christian Kamagi mengungguli elektabilitas pasangan Joune Ganda-Kevin William Lotulung berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Academia Indonesia (LSAI) Sulawesi Utara.
Melky-Cristian yang diusung Partai NasDem, PSI, dan Partai Gerindra unggul dengan perolehan 46,74% dibandingkan Joune Kevin dengan 27,62%. Terdapat 25,64% responden yang tidak tahu/tidak menjawab dalam survei ini.
Survei digelar secara tatap muka di Minahasa Utara pada 1-6 Oktober 2024 lewat metode simple random sampling dengan total 993 responden.
"Jika pilihan paslon dilihat dari demografi dan kecamatan, Melky-Christian mendominasi di Kecamatan Likupang Barat, Likupang Timur, Likupang Selatan, Wori, Dimembe, Airmadidi dan Talawaan. Kecamatan Kauditan Melky-Christian unggul tipis atas Joune-Kevin," ujar Direktur Eksekutif LSAI Hendy Rompas, Minggu (10/11).
Hendy mengungkapkan keunggulan paslon Melky-Christian atas paslon Joune-Kevin dipengaruhi sejumlah faktor.
Yang pertama, jika ditelaah dari faktor pentingnya sinergitas dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di Minahasa Utara, 61,77% masyarakat menilai penting dan 29,37% menganggap sangat penting.
Hanya 2,1% yang menganggap kurang penting bersinergi dengan pemerintah pusat dan 6,76% tidak menjawab.
"Kedua, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja petahana sehingga sangat menguntungkan bagi paslon Melky-Christian," tandasnya.
Hendy menambahkan, masyarakat Minahasa Utara sudah cukup memiliki wawasan soal pemilihan yang akan diadakan November 2024.
"Sebanyak 95,1% responden menyebutkan tahu soal pelaksanaan Pilkada 27 November 2024," pungkasnya. (Medcom/P-3)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved