Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI Syamsul Rizal menegaskan pentingnya koordinasi intensif antaraparat dalam mengantisipasi potensi disintegrasi yang mungkin muncul selama pelaksanaan Pilkada 2024. Syamsul Rizal menjelaskan bahwa Komisi I tengah berupaya memetakan berbagai potensi kerawanan di seluruh provinsi di Indonesia menjelang pesta demokrasi daerah yang semakin dekat.
Karena itu, pihaknya sudah meminta untuk mengoordinasikan kembali dan mengakumulasikan seluruh potensi kerawanan yang ada di Indonesia.
“Pemetaan ini akan menggabungkan perspektif intelijen dan pendekatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sehingga kebijakan yang relevan bisa dirumuskan untuk deteksi dini serta langkah antisipasi," ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Rizal juga menyampaikan peringatan tegas kepada semua penyelenggara negara, termasuk aparat TNI, intelijen, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), agar menjaga netralitas mereka selama Pilkada berlangsung. Menurutnya, semua penyelenggara negara harus bertindak sebagai fasilitator yang netral dan tidak boleh memperlihatkan keberpihakan terhadap salah satu kontestan.
“Jangan sekali-sekali ada yang berani memperlihatkan dukungan atau langkah yang menguntungkan salah satu pihak. Sebagai penyelenggara negara, netralitas itu keharusan,” tegas Rizal.
Meski begitu, ia tetap mendorong para aparat untuk memberikan edukasi politik yang positif kepada masyarakat dalam menjaga stabilitas politik.(ykb)
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved