Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
CALON Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menilai integrasi transportasi seharusnya tidak hanya menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga di wilayah Jabodetabek, akan tetapi juga meluas hingga wilayah Jawa Barat seperti Cianjur dan Sukabumi.
"Harapannya, dengan adanya transportasi terintegrasi hingga wilayah Jawa Barat, masyarakat yang bekerja di Jakarta namun tinggal di daerah penyangga dapat lebih mudah bepergian," ujar Pramono dalam silaturahmi bersama Komunitas Tionghoa Cinta Damai, Minggu (13/10).
Silaturahmi yang digelar di Resto Pesisir Seafood Meruya, Jakarta Barat ini juga dihadiri Ketua Komunitas Tionghoa Cinta Damai, Husin.
Pada kesempatan itu, Pramono juga menyoroti pentingnya edukasi bagi masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. "Permasalahan Jakarta sebenarnya sedikit demi sedikit sudah mulai teratasi. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih memilih angkutan umum atau transportasi massal, serta mengatur waktu dalam berkegiatan di daerah perkantoran," jelasnya.
Selain masalah transportasi, Pramono turut menyinggung permasalahan hunian di Jakarta, terutama terkait pembebasan lahan. Ia mencontohkan kasus pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), yang menurutnya sudah mulai dibahas sejak era Presiden Soeharto dan Megawati. "Permasalahan seperti ini diharapkan bisa ditangani bersama oleh masyarakat dan pemerintah daerah ke depannya," tutup Pramono.
Acara silaturahmi ini mempererat hubungan antara komunitas lintas agama dan budaya serta membuka ruang dialog untuk mencari solusi bagi permasalahan Jakarta, khususnya dalam aspek transportasi dan hunian.
Baca juga : Pramono Anung Janji Dukung Potensi Ekonomi Kreatif Gen Z
Sebelumnya, dalam debat perdana Calon Gubernur DKI Jakarta, yang diadakan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10), Pramono membeberkan bahwa Transjakarta tak cukup untuk mengatasi persoalan macet di Jakarta.
"Aglomerasi telah ada maka yang harus dilakulan adalah TransJabodetabek untuk itu, untuk itu maka harus diatur dari ujungnya,” tambahnya.
Pramono mengaku akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis baik dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dan dari Bogor dan dari daerah manapun ketika fasilitas sudah ada. “Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi,” ujarnya.
"Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Transjabodetabek bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur," ucap Pramono.
Pramono menegaskan hal itu penting dilakukan untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. (aNT/N-2)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved